<![CDATA[ABSTRACT Metaverse is a three dimensional virtual world that allows its users to do activities as in the real world. The wide scope that can be achieved in this Metaverse raises the potential for violations of the law, one of which is the protection of intellectual property rights regarding the objects contained in this metaverse, especially in Indonesia. The method used in this study is normative legal research and the type of research approach is a statutory approach. This study is explanatory research. The sources of data used were secondary data containing primary and secondary legal materials as well as tertiary data as a support to explain primary and secondary legal materials. In this study, the data were collected through the library research technique and interviews with expert informants, and then analyzed using the qualitative technique. In general, the objects in Metaverse can be protected by copyright, trademark, and/or industrial design. However, until now there have been no specific regulations made comprehensively to protect intellectual property in it. The Metaverse company has the responsibility for the protection of intellectual property rights in its Metaverse platform in the form of paying royalties to the intellectual property rights (IPR) holder who is used and has a license for the IPR. The company should also make User Terms and Conditions with IPR violations prohibited on its platform. The government can terminate access if the Metaverse company misuses the object in accordance with the provisions of the legislation. Although metaverse is not a real world, it does not eliminate the legal protection in it. The Intellectual property rights of a virtual object should be protected in Metaverse in the way the IPR protection is applied in the real world. The same thing also applies to the liability for intellectual property rights by the company and users of Metaverse. Keywords: Intellectual Property Rights, Metaverse, Protection, Liability ABSTRAK Metaverse yang merupakan dunia virtual 3 (tiga) dimensi yang memungkinkan penggunanya untuk beraktivitas selayaknya di dunia nyata. Luasnya lingkupan yang dapat dicapai dalam metaverse ini menimbulkan adanya potensi pelanggaran hukum yang salah satunya adalah perlindungan hak kekayaan intelektual atas objek-objek yang terdapat dalam metaverse ini khususnya di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat eksplanatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang memuat bahan hukum primer dan sekunder juga data tersier sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan wawancara informan ahli serta dianalisis dengan teknik kualitatif, Secara umum objek di dalam metaverse dapat dilindungi dengan hak cipta, merek, dan/atau desain industri. Meskipun demikian sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang dibuat secara komprehensif untuk melindungi kekayaan intelektual di dalamnya. Perusahaan metaverse memiliki tanggung jawab atas perlindungan hak kekayaan intelektual dalam platform metaverse miliknya dalam bentuk membayar royalti kepada Pemegang HAKI yang digunakan dan memiliki lisensi atas HAKI tersebut. Perusahaan juga membuat Syarat dan Ketentuan Pengguna dengan pelanggaran HAKI sebagai hal yang dilarang di dalam platformnya. Pemerintah dapat melakukan pemutusan akses jika perusahaan metaverse menyalahgunakan objek tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun metaverse bukan merupakan dunia nyata, namun tidak menghilangkan perlindungan hukum didalamnya. HAKI suatu objek virtual dilindungi di dalam metaverse sebagaimana penerapan perlindungan HAKI di dunia nyata. Begitu pula dengan pertanggungjawaban atas HAKI oleh perusahaan maupun pengguna dari metaverse tersebut. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Metaverse, Perlindungan, Pertanggungjawaban]]>
Copyrights © 2022
