<![CDATA[This study aims to analyze the implementation of legal protection for consumers and parties listed as emergency contacts in harmful debt collection practices in Shopee PayLater services. Furthermore, this study seeks to identify the legal remedies available to both consumers and emergency contact parties in addressing collection practices that do not comply with the provisions of applicable laws and regulations. This study employs an empirical juridical research method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through library research and field research in the form of questionnaire distribution to Shopee PayLater users. The data collected consist of primary and secondary data, which were subsequently analyzed qualitatively to provide an overview of the implementation of legal protection for consumers in Shopee PayLater collection practices. The findings indicate that the implementation of legal protection for consumers in Shopee PayLater collection practices has not been functioning optimally. Disruptive and repetitive collection practices were still identified, including practices involving parties listed as emergency contacts despite such parties having no legal relationship under the financing agreement. These practices are in violation of the provisions of Article 4 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Article 62 of Financial Services Authority Regulation (OJK Regulation) Number 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.. Legal remedies that may be pursued include filing complaints with the business operator, the Financial Services Authority, the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector, as well as civil lawsuits in the event of damages. Therefore, strengthened oversight and enhanced legal protection are necessary to safeguard the rights of consumers and emergency contact parties. Keywords: Consumer Protection, Shopee PayLater, Debt Collection Practices, Emergency contact, Legal Remedies.. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen serta pihak yang dicantumkan sebagai kontak darurat dalam praktik penagihan pembayaran yang merugikan pada layanan Shopee PayLater. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen maupun pihak kontak darurat dalam menghadapi praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa penyebaran kuesioner kepada pengguna Shopee PayLater. Data yang diperoleh terdiri atas data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik penagihan layanan Shopee PayLater. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik penagihan Shopee PayLater belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan praktik penagihan yang bersifat mengganggu, dilakukan secara berulang, bahkan melibatkan pihak yang dicantumkan sebagai kontak darurat meskipun pihak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Upaya hukum yang dapat dilakukan antara lain melalui pengaduan kepada pelaku usaha, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, serta gugatan perdata apabila timbul kerugian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan peningkatan perlindungan hukum guna menjamin hak-hak konsumen dan pihak kontak darurat. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Shopee PayLater, Praktik Penagihan, Kontak Darurat, Upaya Hukum.]]>
Copyrights © 2026
