<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana makna kompetensi dan kebijakan seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) Non ASN dikonstruksikan oleh berbagai aktor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif fenomenologi interpretatif dan studi kasus multi-situs. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan FGD dengan informan dari Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, kepala sekolah, dan GTT Non ASN. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan konstruksi makna kompetensi di antara aktor: pemerintah daerah menekankan aspek administratif dan standar formal, kepala sekolah menekankan kompetensi kontekstual-pedagogis, sedangkan GTT memaknai kompetensi berdasarkan pengalaman praktik mengajar. Pada aspek kebijakan, ditemukan dominasi logika efisiensi, standarisasi, dan kepatuhan regulasi yang menyebabkan terbatasnya partisipasi aktor mikro dalam proses pengambilan keputusan. Ketidaksinkronan konstruksi ini menciptakan kesenjangan antara instrumen seleksi formal dengan kebutuhan nyata di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seleksi GTT tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga arena konstruksi sosial yang sarat makna dan kepentingan.]]>
Copyrights © 2026
