<![CDATA[Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat Indonesia, baik yang dilakukan secara formal maupun informal. Masalah utama muncul ketika perjanjian tersebut hanya dibuat berdasarkan kesepakatan lisan tanpa adanya bukti tertulis yang otentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian hutang piutang tidak tertulis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk melihat praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap sah secara hukum berdasarkan asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Namun, kreditur menghadapi kendala besar dalam aspek pembuktian di pengadilan jika terjadi sengketa. Perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan melalui upaya preventif berupa pencatatan saksi atau kuitansi, serta upaya represif melalui gugatan perdata ke pengadilan dengan memanfaatkan alat bukti saksi, persangkaan, dan pengakuan untuk memperkuat posisi hukum kreditur di hadapan hakim.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Hutang Piutang, Perjanjian Lisan, KUHPerdata.]]>
Copyrights © 2026
