<![CDATA[Perkembangan transaksi e-commerce internasional telah meningkatkan arus pertukaran data pribadi konsumen lintas negara yang menghadirkan berbagai tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi, kepastian hukum, dan penegakan hak-hak konsumen. Perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, serta standar perlindungan data antarnegara menyebabkan konsumen berada pada posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan, kebocoran, maupun pemrosesan data tanpa persetujuan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perlindungan data konsumen dalam transaksi e-commerce internasional, mengidentifikasi hambatan implementasi perlindungan data lintas negara, serta merumuskan upaya penguatan regulasi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta instrumen internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR), United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP), dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan terhadap data pribadi konsumen, namun masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing, penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi, mekanisme transfer data lintas negara, serta harmonisasi dengan standar perlindungan data internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional, harmonisasi regulasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif guna menjamin perlindungan data konsumen dalam transaksi e-commerce internasional secara optimal.]]>
Copyrights © 2026
