<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf produktif sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam dalam mendukung pembiayaan pembangunan sosial, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan riset kepustakaan, menganalisis literatur akademis, laporan resmi dari lembaga wakaf, dan dokumen kebijakan terkait pengelolaan wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan sosial jangka panjang yang berkelanjutan karena sifat permanen aset wakaf dan kemampuannya untuk menghasilkan arus dana yang stabil. Namun, optimalisasinya masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas manajerial nazhir, rendahnya tingkat digitalisasi, lemahnya integrasi regulasi, dan kurangnya literasi masyarakat. Studi ini menyimpulkan bahwa wakaf produktif dapat berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan publik alternatif yang efektif jika didukung oleh profesionalisasi nazhir, penguatan regulasi, inovasi digital, dan kemitraan multi-sektor.This study aims to analyze the role of productive waqf as an Islamic fiscal policy instrument in supporting social development financing, particularly in the education, health, and community economic empowerment sectors in Indonesia. The research employs a qualitative descriptive method with a library research approach, analyzing academic literature, official reports from waqf institutions, and relevant policy documents related to productive waqf management. The findings indicate that productive waqf has substantial potential as a sustainable long-term source of social financing due to the permanent nature of waqf assets and their ability to generate stable funding flows. However, its optimization remains constrained by limited managerial capacity of nazhir, low levels of digitalization, weak regulatory integration, and inadequate public literacy. The study concludes that productive waqf can serve as an effective alternative public financing mechanism if supported by the professionalization of nazhir, strengthened regulations, digital innovation, and multi-sectoral partnerships.]]>
Copyrights © 2026
