<![CDATA[telah diadvokasi selama lebih dari dua puluh tahun, UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akhirnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 21 April 2026. Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi yang dilakukan oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dengan menggunakan teori agenda setting sebagai alat analisa. Penelitian ini akan memperlihatkan secara komprehensif bagaimana JALA PRT bersama jaringan serikat pekerja rumah tangga dan organisasi perempuan membangun agenda media melalui aksi simbolik, mengubah narasi pekerja rumah tangga dari sekadar "pembantu" menjadi "pekerja" yang berhak atas hak-haknya, termasuk perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis dokumen, bersumber dari situs resmi JALA PRT (jalaprt.org), pemberitaan media massa nasional, siaran pers media dan beberapa kertas kebijakan organisasi perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pengesahan UU PPRT adalah kombinasi strategi pembangunan agenda tingkat pertama (isu apa yang penting) dan tingkat kedua (bagaimana isu tersebut dimaknai), dan ini diperkuat oleh konsolidasi lintas organisasi masyarakat sipil dan gerakan Perempuan, khususnya selama periode 2023-2026. Penelitian ini juga menemukan bahwa momentum politik, meskipun bukan variabel utama dalam teori agenda setting, berperan sebagai akselerator yang mempertemukan agenda yang telah lama dibangun.]]>
Copyrights © 2026
