<![CDATA[This study aims to analyze the optimization of Lapang Merdeka's function as a public sport center in Sukabumi City through the implementation of local government policies. The research was motivated by the deviation of the area's primary function due to commercial activities, inconsistencies in policy implementation, and the declining comfort of the community in utilizing Lapang Merdeka as a public sports facility. This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed using George C. Edward III’s policy implementation model, consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that policy implementation has been carried out relatively well through socialization programs, supervision, sports development activities, and inter-agency coordination. However, the optimization of Lapang Merdeka has not been fully achieved due to the persistence of non-sport activities, budget limitations, inadequate supervision, and the need for stronger institutional coordination. Therefore, enhancing supervision, strengthening coordination among government agencies, and increasing public awareness are essential to ensure the sustainable and optimal functioning of Lapang Merdeka as a public sport center.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi melalui implementasi kebijakan pemerintah daerah. Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh terjadinya penyimpangan fungsi kawasan akibat aktivitas perdagangan, ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan, serta berkurangnya kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik melalui sosialisasi, pengawasan, pembinaan olahraga, dan koordinasi antarinstansi. Namun, optimalisasi fungsi Lapang Merdeka belum sepenuhnya tercapai karena masih ditemukan aktivitas non-olahraga, keterbatasan anggaran, pengawasan yang belum optimal, serta koordinasi yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
