<![CDATA[Penelitian ini membahas tanggung gugat pengelola Pondok Pesantren Al Khoziny atas robohnya bangunan pondok pesantren terhadap korban dalam perspektif hukum perdata. Permasalahan ini penting karena pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai tempat tinggal dan ruang sosial santri yang menuntut jaminan keselamatan bangunan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang Pesantren, serta peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan laporan berita kredibel mengenai peristiwa robohnya bangunan Al Khoziny. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola pondok pesantren dapat dimintai tanggung gugat apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan atau kelalaian, kerugian, serta hubungan kausal antara kelalaian pengelolaan bangunan dan kerugian korban. Akibat hukum yang dapat timbul meliputi kewajiban ganti rugi, pemulihan kerugian korban, evaluasi kepatuhan administratif, serta kemungkinan konsekuensi hukum lain sesuai hasil pembuktian. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan kelayakan bangunan dan pemenuhan standar keselamatan di lingkungan pesantren.]]>
Copyrights © 2026
