<![CDATA[Kekuasaan kehakiman yang merdeka menuntut hakim menjaga integritas, independensi, kejujuran, dan profesionalitas dalam setiap pemeriksaan perkara. Namun, perkara suap yang melibatkan Hakim Agung Gazalba Saleh memperlihatkan adanya persoalan serius dalam etika profesi dan pengawasan lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta penyalahgunaan kekuasaan kehakiman dalam pemeriksaan perkara suap. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KEPPH, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan perkara dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap prinsip integritas, independensi, kejujuran, dan profesionalitas hakim. Tindakan tersebut juga merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yudisial digunakan untuk kepentingan di luar tujuan peradilan. Pertanggungjawaban hakim dapat mencakup sanksi pidana, etik, dan administratif. Penguatan pengawasan, transparansi, dan konsistensi penegakan kode etik diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.]]>
Copyrights © 2026
