<![CDATA[Pada proses hukum yang dilakukan oleh para penyidik dan penuntut umum dalam suatu perkara banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan terutama dalam tindakan upaya paksa yang dapat merugikan setiap orang yang menjadi korban dari tindakan penyidik dan penuntut umum, sehingga hak asasi manusia tidak dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Ham Dalam Bingkai Praperadilan Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptuan dan perbandingan. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya KUHAP yang baru yang mengedepankan due process of law serta memberikan ruang dengan adanya langkah hukum melalui praperadilan yang dapat di tempuh untuk mendapatkan kepatian, kemanfaatan dan keadilan hukum di Pengadilan. Sehingga kesewenang-wenangan para aparat penegak hukum dalam tindakan hukum pada upaya paksa dapat di hentikan melalui putusan Praperadilan di Pengadilan.]]>
Copyrights © 2026
