Articles
<![CDATA[HUKUM SEBAGAI PANGLIMA DALAM DUNIA MITOS DAN POLITIK SEBAGAI RAJA PADA REALITASNYA ]]>
<![CDATA[Aturkian Laia]]>
<![CDATA[ Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2022): CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganega ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.947 KB)
<![CDATA[Hukum merupakan panglima yang sangat bermanfaat untuk melindungin masyarakat dari ketidak adilan para penguasa namun pada pelaksanaannya hukum hanya merupakan panglima dalam dunia mitos yang tidak terwujud terutama dalam hal keadilan. Tidak dapat terwujud hukum sebagai panglima di karenakan hukum merupakan produk dari politik dan di buat oleh para penguasa yang memiliki kepentingan pribadi dan kelompok sehingga lengkap sudah dimana hukum di buat oleh penguasa dan penegakannya dilakukan oleh penguasa maka kekuatan hukum yang menghasilkan keadilan akan lemah atau tidak terwujud karena politik merupakan Raja pada dunia relaitasnya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DAN MORALITAS MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI ]]>
<![CDATA[Aturkian Laia]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Law enforcement in this nation is still far from expectations, especially in terms of the moral quality possessed by law enforcers who are very messy and still maintain a corrupt mentality and this is very dangerous in realizing legal justice for all Indonesian people. Law enforcers are "primus inter pares" (first, superior, best among others). The formulation of the problem is first, how to become a complete human being. Second, how is law enforcement producing honesty, truth and justice? And research methods using normative research.]]>
<![CDATA[KEBENARAN DAN KEADILAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Aturkian Laia]]>;
<![CDATA[Purwanto]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/jpk.v2i1.709
<![CDATA[Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas itulah yang sedang terjadi dalam penegakan hukum di negara Indonesia. Itu semua terjadi karena tidak ada yang dapat konsisten dalam menjalankan hukum yang baik dan benar karena tidak memiliki integritas masih lemah dalam menghadapi tantangan pada penegakan hukum yang sebenarnya. Dan ini sangat di sayangkan karena jika hukum tidak menghasilkan kemanfaatan, kepastian dan keadilan maka hancurlah hukum di negeri yang kita cintai dimana di pegang oleh orang yang memiliki kekuasaan yang pergunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Adapun rumusan masalah yaitu Pertama, apa yang membuat kebenaran dan keadilan hukum diperjualbelikan. Yang Kedua, bagaimana mewujudkan hukum yang membawa kebahagiaan kepada masyarakat berdasarkan kebenaran dan keadilan. Metode penelitian dengan menggunakan penelitian normative.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PUBLIK MELIHAT PRODUK HUKUM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Zul Firman]]>;
<![CDATA[Aturkian Laia]]>;
<![CDATA[Bestari Laia]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/jpk.v2i2.1005
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan publik terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) di Indonesia, serta implementasinya dalam konteks penegakan hukum. Dua permasalahan utama diidentifikasi: (1) Bagaimana implementasi Pasal 4 UU PTPK yang menunjukkan aspek inti dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan (2) Bagaimana pandangan kebijakan publik terhadap UU PTPK dalam kerangka politik hukum Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 4 UU PTPK memiliki esensi sebagai upaya represif dan preventif dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Namun, dalam praktek penegakan hukum, implementasi Pasal 4 seringkali tidak sesuai dengan tujuannya, terjadi pelanggaran atau penafsiran yang salah, yang berdampak pada kesalahpahaman terhadap esensi Pasal 4 tersebut. Meskipun regulasi UU PTPK dianggap cukup baik dalam konteks produk hukum, penelitian ini menggarisbawahi perlunya kerja sama ekstra antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam mengatasi kelemahan dan kekurangan yang mungkin muncul dalam implementasi UU PTPK. Dengan sinergi ini, negara dapat mengatasi tantangan korupsi dan menjaga kebersihan institusi dari kejahatan tersebut.]]>
<![CDATA[SISTEM PROPORSIONAL PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ]]>
<![CDATA[Nurhayu Handayani Putri]]>;
<![CDATA[Aturkian Laia]]>;
<![CDATA[Bestari Laia]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/jpk.v2i2.1006
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis peran pemilihan umum dalam konteks pencapaian kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis untuk memeriksa bagaimana nilai-nilai sosial, geografi, sejarah, dan dinamika politik memengaruhi implementasi tujuan negara. Pemilihan umum dianggap sebagai tolok ukur penting dalam mengukur tingkat demokrasi, memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah pemerintahan dan negara mereka. Partai politik berfungsi sebagai wahana untuk mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam pemilihan umum, dengan berbagai sistem pemilihan umum yang diterapkan di seluruh dunia. Sejarah pemilihan umum di Indonesia mencatat perubahan signifikan, terutama pasca-reformasi tahun 1998. Pemilihan umum menjadi sarana krusial untuk mendapatkan legitimasi pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, sesuai dengan semangat UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat. Pentingnya pemilihan umum dalam mewujudkan pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat mencerminkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Temuan penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran pemilihan umum dalam mencapai tujuan negara dan menjaga prinsip demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ]]>
<![CDATA[Aziz Prasetio]]>;
<![CDATA[Aturkian Laia]]>;
<![CDATA[Bestari Laia]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/jpk.v2i2.1008
<![CDATA[Pidana mati selalu menarik perhatian dalam konteks hukum dan pelaksanaannya karena erat kaitannya dengan hak asasi manusia paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Di seluruh dunia, terdapat dua pendekatan yang berbeda terkait hukuman mati: negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati sebagai bagian dari sistem hukumnya, dan negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati dari undang-undang mereka. KUHP Indonesia menetapkan hukuman mati sebagai salah satu sanksi utama, sementara juga mengancamkan sanksi lain di luar KUHP untuk pelanggaran tertentu. Penelitian ini mengkaji politik hukum pidana Indonesia terkait hukuman mati menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini mencakup asas-asas dan kaidah yang mengatur perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat, serta melibatkan sudut pandang eksternal. Penelitian ini secara deskriptif mendalami permasalahan hukuman mati, mencoba memahami konteks hukum pidana Indonesia dalam hal ini. Seiring dengan perdebatan global tentang hukuman mati, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih lanjut tentang implementasi dan dampaknya dalam sistem hukum Indonesia.]]>
<![CDATA[PUDARNYA NILAI-NILAI PANCASILA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aturkian Laia]]>
<![CDATA[ Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora Vol 5 No 2 (2022): Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/ndrumi.v5i2.489
<![CDATA[Pancasila merupakan pandangan bangsa Indonesia yang di buat oleh para pendiri bangsa ini, namun seiring berjalannya perkembangan zaman maka Pancasila sudah tidak efektif dilaksanakan pada kehidupan nyata, terutama pada mensejahterakan masyarakat dan menegakkan keadilan di negeri ini. Adapun yang menjadi metode yang digunakan pada penelitiaan ini adalah metode pengamatan dan studi pustaka. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka Pancasila harus dapat di refisi ulang dengan di sesuaikan dengan perkembangan zaman, memang begitu sulit namun itu hanya dapat di lakukan oleh pemimpin yang berlandaskan keberanian, kejujuran dan keadilan serta memiliki moralitas serta dibarengi dengan kemampuan berpikir yang mendalam, luas dan kritis.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN DI INDONESIA LAYU SEBELUM BERKEMBANG ]]>
<![CDATA[Aturkian Laia]]>
<![CDATA[ Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora Vol 5 No 1 (2022): Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/ndrumi.v5i1.522
<![CDATA[Dengan mundurnya kualitas pendidikan di Indonesia sekarang ini yang tidak sesuai dengan harapan Konstitusi maka penulis ingin mencari tau sebab terjadinya kemunduran kualitas pendidikan, dan metode penelitian yang di gunakan dengan metode pendekatan normative, yang dimana kemunduran kecerdasan bangsa ini di akibatkan dari berbagai hal, dan salah satunya adalah adanya feodalisme, untuk dapat mengubah kualitas pendidikan di Indonesia maka dengan memakmurkan Guru dan Dosen dan menjauhkan di lingkungan kampus feodalisme, jika itu terjadi maka akan semakin berkembang dan maju pendidikan di Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMBERLAKUAN HUKUMAN PIDANA MATI DI DALAM NEGARA PANCASILA ]]>
<![CDATA[Aturkian Laia]]>
<![CDATA[ Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora Vol 6 No 1 (2023): Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/ndrumi.v6i1.812
<![CDATA[The implementation of the death penalty law is a very interesting and endless discussion between those who agree and those who disagree, and provide each other with arguments from various aspects and most importantly where the implementation of the death penalty has been regulated in the Constitution and those who disagree put forward the Constitution. that the prohibition on the imposition of the death penalty, the pros and cons both maintain arguments and the application of the death penalty not only among legal practitioners but has been consumed by the public and clergy in the discussion of the imposition of the death penalty. This journal has a problem formulation, namely first, how are the Death Penalty Rules in Positive Law in Indonesia? Second, what are the considerations for the implementation of the death penalty from the perspective of Pancasila? This research uses normative research methods.]]>
<![CDATA[HUKUM SEBAGAI PANGLIMA DALAM DUNIA MITOS DAN POLITIK SEBAGAI RAJA PADA REALITASNYA ]]>
<![CDATA[Laia, Aturkian]]>
<![CDATA[ Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2022): CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganega ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/jpkn.v3i2.330
<![CDATA[Hukum merupakan panglima yang sangat bermanfaat untuk melindungin masyarakat dari ketidak adilan para penguasa namun pada pelaksanaannya hukum hanya merupakan panglima dalam dunia mitos yang tidak terwujud terutama dalam hal keadilan. Tidak dapat terwujud hukum sebagai panglima di karenakan hukum merupakan produk dari politik dan di buat oleh para penguasa yang memiliki kepentingan pribadi dan kelompok sehingga lengkap sudah dimana hukum di buat oleh penguasa dan penegakannya dilakukan oleh penguasa maka kekuatan hukum yang menghasilkan keadilan akan lemah atau tidak terwujud karena politik merupakan Raja pada dunia relaitasnya.]]>
