Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.623
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Muhammadiyah Law Review Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin JHUSUM: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Aturkian Laia
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Problematika Pengaturan Pembantaran Penahanan dalam UU No. 20 Tahun 2025: Urgensi Harmonisasi dan Kepastian Hukum Fais Rahman; Aturkian Laia
Jhusum: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Darul Faizin Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembantaran penahanan merupakan mekanisme dalam hukum acara pidana yang memungkinkan tersangka atau terdakwa yang memerlukan perawatan medis memperoleh penghentian sementara pelaksanaan penahanan. Meskipun telah diakomodasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengaturannya masih menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembantaran penahanan, mengidentifikasi problematika hukum yang muncul dalam implementasinya, serta merumuskan model pengaturan yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 111 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan dasar hukum yang bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai kriteria pemberian, standar penilaian medis, prosedur, mekanisme pengawasan, maupun akibat hukum pembantaran penahanan. Selain itu, pengaturan yang tersebar dalam berbagai regulasi sektoral menimbulkan inkonsistensi norma yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan disparitas penerapan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih terintegrasi, objektif, dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum, mewujudkan keadilan substantif, serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perikanan: Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2025/PN Ptk Eddy Sumartono; Aturkian Laia
Jhusum: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Darul Faizin Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana perikanan melalui Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2025/PN Ptk tentang penyelundupan 5.400 butir telur penyu oleh Mauliza Utari alias Liza. Perkara ini penting karena pembuktian tidak hanya bertumpu pada barang bukti fisik berupa telur penyu, tetapi juga pada bukti digital berupa video, foto, tangkapan layar,telepon genggam, dan flashdisk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa bukti elektronik memiliki peranan penting dalam memperkuat konstruksi pertanggungjawaban pidana apabila cara perolehan, penyimpanan, dan penyajiannya memenuhi prinsip keaslian, integritas, relevansi, dan rantai penguasaan barang bukti. Putusan ini juga memperlihatkan peningkatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan hukum perikanan serta pentingnya kapasitas digital forensik dalam perkara lingkungan dan perikanan. Namun, perkara ini tetap menyisakan catatan kritis mengenai proporsionalitas pemidanaan, efek jera, dan perlunya standar prosedural yang lebih kuat dalam pengelolaan bukti elektronik pada tindak pidana perikanan.
Rekonstruksi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Menuju Sistem Peradilan Berkeadilan Titoh Kustiah Putri; Aturkian Laia
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 2 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, membawa perubahan mendasar dengan meletakkan keadilan restorative sebagai mekanisme formal dalam Bab IV, Pasal 79-88. Sebelumnya, keadilan restoratif hanya diatur secara parsial dan diskresioner melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yang masing-masing memiliki syarat dan cakupan berbeda. Artikel ini menganalisis apakah pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, mengingat ketentuan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 88 hingga kini belum diterbitkan. Dengan pendekatan yuridis normatif melalui statute approach, conceptual approach, dan comparative approach, penelitian ini menemukan tiga persoalan utama: disharmoni norma antara KUHAP 2025 dan peraturan sektoral yang menurut ketentuan peralihan tetap berlaku, minimnya mekanisme pengawasan pada tahap penyelidikan, dan kekosongan pengaturan teknis pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Artikel ini menawarkan model rekonstruksi pengaturan keadilan restoratif berbasis harmonisasi norma dan penguatan pengawasan yudisial, sebagai bahan masukan bagi penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Keadilan Restoratif.
Tinjauan Yuridis Mengenai Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Agus Mulyanto; Aturkian Laia
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/yv5ej528

Abstract

The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is central to regional administration, demanding accountability and effective oversight. This study analyzes the legal basis of the Regional House of Representatives’ (DPRD) oversight function regarding APBD utilization; examines its execution across all budgetary phases; identifies normative and practical obstacles; and assesses its effectiveness in preventing misappropriation. Employing a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, this research analyzes primary legislation alongside relevant secondary materials. The findings reveal that while the DPRD has solid normative authority, its effectiveness is hindered by institutional design issues, limited technical capacity, political interests, asymmetrical data access, and weak follow-up mechanisms. Therefore, strengthening DPRD oversight requires regulatory reform, institutional capacity building, enhanced data support, and integration with external supervision systems to ensure the APBD maximizes public welfare.  
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengujian Undang-Undang yang Bersifat Bersyarat Aris Prasetyo; Aturkian Laia
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/5ahmh262

Abstract

The Constitutional Court (MK) developed conditional decisions (conditionally constitutional and conditionally unconstitutional) as a judicial innovation to prevent legal vacuums. However, this model triggers implementation challenges and legal uncertainty. This normative juridical research analyzes the status, legal implications, and implementation issues of conditional decisions within the national legal system. The results indicate that conditional decisions expand MK’s role into an active constitutional norm interpreter. On one hand, it offers proportional constitutional protection. On the other hand, abstract conditions, delayed legislative follow-ups, and misinterpretations among law enforcers undermine legal certainty. Therefore, the effectiveness of conditional decisions demands clear dictates, methodological consistency, and serious compliance from state institutions.
Akuntabilitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Digital pada Birokrasi Pemerintahan Daerah Slamet Susanto; Aturkian Laia
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/ekv6qb25

Abstract

The digital transformation of regional bureaucracy has encouraged local governments in Indonesia to provide public services through application-based platforms. Although digitalization promises efficiency, accessibility, and transparency, it also raises issues of accountability, service reliability, unequal access, complaint handling, and personal data protection. This article examines the accountability of digital public services administered by regional governments in Indonesia. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study analyzes the legal basis, accountability indicators, obstacles, and strengthening strategies. The findings show that digital public services already have an adequate legal basis, but accountability remains limited due to fragmented applications, weak interoperability, unequal access, unclear service standards, and uneven data protection practices.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Paruh Waktu (Part-Time) dan Freelancer Menurut Regulasi Ketenagakerjaan Bembi Satya Rhamada; Aturkian Laia
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/j7wd7j21

Abstract

The transformation of the labor market in the digital economy era has accelerated the growth of non-standard work arrangements, particularly part-time workers and freelancers. However, this development has not been accompanied by an adequate labor law framework in Indonesia. This article examines the legal protection afforded to part-time workers and freelancers through normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The study finds that Indonesian labor law remains oriented toward standard employment relationships based on work, wages, and command. Part-time workers may qualify as employees but are not yet comprehensively regulated. Meanwhile, freelancers occupy a more problematic legal position. Therefore, labor law reform is needed through clearer employment classification, stronger protection of rights, and broader social security coverage for non-standard workers.  
Perlindungan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Intervensi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Cahyadi Cahyadi; Aturkian Laia
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/xy0jcj72

Abstract

ABSTRACT The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is fundamental to bureaucratic professionalism and democratic regional elections (Pilkada). However, ASN members remain vulnerable to local political interventions such as mobilization of support, intimidation, and threats of demotion. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, this study analyzes the legal basis of neutrality, forms of intervention, legal protection mechanisms, and enforcement effectiveness in Pilkada. The results show that although regulations under Law Number 20 of 2023 on ASN and related rules are comprehensive, legal protection for ASN remains inadequate. Main obstacles stem from structural dependency on regional heads, bureaucratic patronage, institutional fragmentation, and weak follow-up on violations. Therefore, strengthening legal protection requires strict sanctions, whistleblower protection guarantees, merit system enforcement, inter-agency oversight coordination, and legal certainty in handling neutrality violations.  
Penerapan Asas Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Doni Sugiri; Aturkian Laia
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/a43rfq89

Abstract

The surge in caseloads and criticism of punitive imprisonment have driven the development of restorative justice in Indonesia. Minor assault is a potential case for this approach due to its low impact and the possibility of restoring social relations. This normative legal research aims to analyze the legal basis, implementation mechanisms at each stage of adjudication, effectiveness of justice, and implementation barriers of minor assault through statutory and conceptual approaches. The results indicate that minor assault is normatively and practically suitable for restorative settlement, provided it meets criteria such as voluntary peace, restitution, and non-recidivism. This approach supports modern sentencing goals through rehabilitation, process efficiency, and reduced stigmatization. However, implementation is hindered by disharmony in sectoral regulations, varying interpretations among law enforcers, and potential imbalances in victim bargaining power. Therefore, standardized procedures and strict oversight are essential to ensure just, secure, and accountable law enforcement.
Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Digital dalam Transaksi E-Commerce Chandra Johan Alen; Aturkian Laia
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/v0vqs733

Abstract

The growth of e-commerce has transformed private law agreements and evidence through electronic signatures (E-signatures). Despite recognition under the UU ITE, classifications of certified and uncertified E-signatures and their evidentiary value still pose normative and practical challenges. This normative juridical research applies statutory, conceptual, and case approaches to analyze the regulation, validity requirements, evidentiary strength, and implementation challenges of E-signatures to ensure legal certainty and party protection. Primary legal sources include the Indonesian Civil Code, UU ITE, PP 71/2019, and Permenkominfo 11/2022. The results show that E-signatures are legally valid if they meet Article 11 of the UU ITE and PP 71/2019. Their evidentiary value equals other electronic evidence, though their weight depends heavily on authentication, system integrity, and Electronic Certification Provider reliability. E-signature effectiveness in court ultimately relies on technical standardization, digital-legal literacy, and consistent evidentiary practices.
Co-Authors Abdul Rojak Agus Mulyanto Agus Setiawan Ahmad Parhan Akhmad Faris Dzulhaq Ananda Maulana Sidiq Andrew Reforto Ondo Dame Ardina Widya Hapsari Aris Prasetyo Arya Bayu Anggara Asep Supriyadi Bembi Satya Rhamada Bimo Anggiarso Cahyadi Cahyadi Chandra Johan Alen Chandra Sagala Dawarman Dawarman Dede Maulana Yusuf Doni Sugiri Dwi Tjahyono Eddy Sumartono Fais Rahman Firdaus Syamsiar Ramadhan Ganjar Wiyangga Hasim Aji Muzadi Heri Purnomo I Putu kristiandi Saputra Idan Waulan Ilham Fatkul Fadjri Irohman Syaputra Jenal Abidin Lingga Bagus Prakoso Mahfudin Mahfudin Marwan Arianto Maskadi Maskadi Moch. Ryan Saiful Bachri Muchsin Wijaya Muhamad Analdy Asmadika Nuraiz Muhamad Ari Kristiono Muhamad Mubin Muhammad Idwan Prima Andi Nugroho Revi Adityansyah Richard Anggiat Oloan Rikyi Zaenudin Risyad Nur Fadillah Rizal Arifin Ronald Laurencius Roy Andriansah San Frans Makagiansar Slamet Susanto Sopan Sopian Titoh Kustiah Putri Tonny Soetrisno Yudi Tri Yono Zara Zerina Bella Zubir Zubir