<![CDATA[Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakadilan terhadap pekerja di sektor batu bara, khususnya terkait isu pengakhiran dini masa operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan misinformasi atau bahkan sampai pada pengakhiran masa kerja bagi pekerja yang bergantung pada operasional PLTU. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi para pekerja pada sektor batu bara, khususnya di PLTU dalam kaitannya dengan rencana pensiun dini PLTU karena adanya transisi energi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan yang memadai, khususnya terkait mitigasi risiko PHK serta penyediaan program peningkatan kompetensi dan penyesuaian peran bagi pekerja terdampak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan sosial guna menjamin perlindungan hak-hak pekerja. Pelatihan dan juga kajian atas pengakhiran masa operasional PLTU perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja yang merupakan bagian integral dalam mewujudkan transisi energi yang inklusif, tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja di sektor batu bara. ]]>
Copyrights © 2026
