<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa integrasi reformasi birokrasi berbasis kearifan lokal sebagai strategi dalam mendukung implementasi SDGs di Bali. Reformasi birokrasi dipandang sebagai elemen krusial untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta budaya. Di Provinsi Bali, integrasi ini diwujudkan melalui visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang menekankan keseimbangan pembangunan berbasis harmoni manusia, alam, dan spiritualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan enam informan (pejabat birokrasi, tokoh masyarakat, dan pelaku industri kreatif). Analisis dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti menyama braya, tatwam asi, dan Tri Hita Karana memperkuat tiga dimensi reformasi birokrasi: sistem, struktur, dan budaya kerja. Reformasi sistem tercermin dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan aplikasi Si GENTING yang meningkatkan trasnparansi dan pelayanan publik. Reformasi struktural diwujudkan melalui penyederhanaan organisasi, sedangkan reformasi budaya dilakukan melalui pembentukan agen perubahan serta program partisipatif untuk mendorong mindset inovatif ASN. Perpaduan reformasi birorasi dengan kearifan lokal ini menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif berbasis budaya. Dukungan regulasi, legitimasi melalui Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), serta fasilitas pemasaran memperkuat posisi komunitas lokal, seperti penenun gringsing dan endek. Dengan demikian, reformasi birokrasi berbasis kearifan lokal tidak hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, perbedayaan sosial, dan pencapaian SDGs di Bali.]]>
Copyrights © 2025
