<![CDATA[Artikel ini menganalisis asimetri pelaporan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PT PLN (Persero) antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan fokus pada telaah normatif POJK 6/POJK.04/2017 serta implikasinya terhadap pemenuhan asas transparansi dan asas akuntabilitas. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa POJK 6/2017 mengunci perlakuan PJBL sebagai transaksi jual beli bagi emiten/perusahaan publik di sektor ketenagalistrikan, sehingga komitmen pembayaran minimum jangka panjang PJBL pada PLN cenderung tampil sebagai komitmen kontraktual dalam pengungkapan, bukan sebagai liabilitas neraca. Pada sisi lain, dalam SAP (PSAP 16 yang berbasis IPSAS 32) kewajiban konsesi pada pemberi konsesi sektor publik disajikan lebih eksplisit. Perbedaan ini memunculkan governance gap karena beban dan risiko kontraktual jangka panjang PJBL tidak sepenuhnya terbaca untuk diuji publik, sehingga berpotensi melemahkan pemenuhan asas transparansi dan akuntabilitas. Artikel ini merekomendasikan penguatan lapisan pengungkapan khusus (special disclosure) tanpa mengubah klasifikasi jual beli, antara lain melalui standar pengungkapan minimum, profil jatuh tempo komitmen pembayaran minimum, serta ringkasan klausul risiko material.]]>
Copyrights © 2026
