Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

A Juridical Review Of The Implementation Of Nickel Mining In Halmahera And Its Impact On Local Fishermen From The Point Of View Of Agribusiness Law Stevanus Reysover Bobby; Christin Septina Basani
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6270

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan yuridis tentang pelaksanaan tambang nikel di halmahera dan dampaknya terhadap nelayan lokal dari sudut hukum agribisnis. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi hukum yang berlaku seperti, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba (Mineral dan Batubara) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan historis memadukan analisis normatif, yang berkaitan dengan keberlakuan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dengan analisis historis, yang melibatkan kajian terhadap sejarah dan perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Hasil penelitian ini ialah bahwa pentingnya peran pemerintah melalui regulasi dalam membantu nelayan di Halmahera. Dengan adanya regulasi yang tepat, pemerintah dapat melindungi hak-hak nelayan, mengawasi kegiatan pertambangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, dan memberikan bantuan serta pelatihan kepada nelayan untuk meningkatkan keterampilan dan akses mereka dalam sektor pertanian dan perikanan. Melalui upaya ini, diharapkan nelayan di Halmahera Timur dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka sambil menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan. Serta fakta bahwa Indonesia sebagai Lumbung Ikan nasional salah satunya adalah pulau Halmahera, harus lebih diperhatikan kesejahteraan nelayan disana agar status Indonesia sebagai lumbung ikan nasional tidak menjadi memudar.
Urgency Of Amendment To The Law On Human Rights Courts Regarding The Establishment Of AD HOC Human Rights Courts In Resolving Cases Of Gross Human Rights Violations In Indonesia Bagas Valentinus Panjaitan; Christin Septina Basani
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6346

Abstract

This research highlights the importance of changes in Indonesia's legal framework regarding the resolution of cases of gross human rights violations. By analyzing the urgency of changes to the Human Rights Court Law, this research links several relevant laws in this context. This research uses normative juridical research methods. The results show that the government has made efforts to deal with gross human rights violations through the establishment of the Non-Judicial Settlement Team for Past Gross Human Rights Violations. In addition, an ad hoc human rights court was established as a settlement mechanism for more complex and severe cases, but its establishment requires the approval of the House of Representatives based on certain events and a Presidential Decree. Law No. 26/2000 on Human Rights Courts became the legal basis for ad hoc human rights courts, replacing Law No. 1/1999 which had not been passed by the DPR. This regulation is regulated in the State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2000 Number 208, which came into force on November 23, 2000. In addition to the role of the government, the community also has a role in resolving cases of gross human rights violations by reporting these events to relevant agencies such as the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), especially if there are families or individuals who are victims.
Pertanggungjawaban Hukum Pialang Asuransi  Dalam Menjalankan Profesinya Ditinjau Dari Prinsip Akuntabilitas dan Etika Profesi Kurniawati Tjandradiputra; Christin Septina Basani
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/657ms505

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pialang asuransi dan kedudukan kode etik profesi dalam konteks sengketa penolakan klaim asuransi. Fokus kajian diarahkan pada kewajiban profesional pialang dalam proses penutupan polis, khususnya terkait pengungkapan fakta material dan verifikasi informasi risiko. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta kode etik profesi pialang asuransi. Untuk menggambarkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, penelitian ini menyinggung putusan pengadilan terkait sengketa penolakan klaim asuransi sebagai ilustrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pialang memiliki peran strategis dalam pengumpulan dan penyampaian informasi risiko, praktik peradilan di Indonesia masih cenderung memusatkan pertanggungjawaban pada hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antara regulasi, kode etik profesi, dan praktik peradilan guna menegakkan akuntabilitas pialang secara lebih proporsional dan efektif.
Bimbingan Karir sebagai Upaya Meningkatkan Kesiapan Kerja Generasi Z di Era Digital Nur; Allen Kristiawan; Anny Nurbasari; Rusli Ginting Munthe; Christin Septina Basani
Jurnal Atma Inovasia Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v6i3.12928

Abstract

Education serves as a fundamental foundation for both career success and character development. Generation Z faces considerable challenges in making career decisions due to an overwhelming number of available options, limited awareness of their own talents, parental expectations, and the negative influence of social media. To address these challenges, Maranatha Christian University in collaboration with GKI Kebon Jati Bandung organized a career management seminar for Generations Z and Alpha. The program employed several methods, including lectures, aptitude assessments (Johari Window and RIASEC), and triadic discussions involving experts, parents, and students. The triadic approach proved to be highly effective in fostering objective dialogue. The findings suggest a significant improvement in participants’ career decision-making (28.8%), ability to manage pressure (21.6%), and confidence in their personal interests and talents (17.6%). These results highlight the importance of integrative and collaborative approaches in preparing younger generations for their future careers.
Environmental Legal Liability for Radioactive Contamination in Exported Frozen Shrimp Products in the Cikande Industrial Area Ardy Bryan Ompusunggu; Christin Septina Basani
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 6 No. 1 (2026): July - December
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v6i1.2381

Abstract

The detection of radioactive Cesium-137 (Cs-137) contamination in Indonesian exported frozen shrimp products in 2025 raised concerns over environmental protection, food safety, consumer protection, and international trade sustainability. This study analyzes environmental legal liability for radioactive contamination in the fishery industry supply chain in the Cikande Industrial Area and examines legal protection for consumers, workers, surrounding communities, and affected business actors. This study uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials include regulations on environmental protection, consumer protection, nuclear energy, radiation safety, and food safety. The findings show that Cs-137 contamination indicates weak implementation of the precautionary principle, inadequate supervision of radioactive hazardous waste, and limited cross-agency coordination. Legal liability should be constructed through strict liability and the polluter pays principle, requiring the polluting party to bear restoration, compensation, and victim recovery costs. This study recommends strengthening radioactivity supervision, improving inter-agency coordination, and establishing risk-based preventive monitoring to ensure food safety, environmental protection, and sustainable fishery exports.
Legalitas Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025: Studi terhadap Wakil Menteri Non-Pegawai Negeri Sipil dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum dan Profesionalitas Ronald Syah Rukha; Christin Septina Basani
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0swezd48

Abstract

Praktik rangkap jabatan wakil menteri dalam pemerintahan Indonesia menimbulkan persoalan serius terhadap kepastian hukum dan profesionalitas penyelenggaraan negara. Kekosongan dan ketidakjelasan pengaturan mengenai jabatan wakil menteri telah membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas rangkap jabatan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 serta implikasinya terhadap penerapan asas kepastian hukum dan profesionalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 telah memperluas makna Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sehingga larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri. Dengan demikian, praktik rangkap jabatan wakil menteri tidak lagi memiliki dasar legalitas dan bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum dan profesionalitas menjadi keharusan dalam penataan jabatan wakil menteri guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Asimetri Pelaporan Kewajiban Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di SAK dan SAP Dikaitkan Dengan POJK 6/2017 Berdasarkan Asas Transparansi dan Akuntabilitas Alfret Sinambela; Christin Septina Basani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/d1ev2519

Abstract

Artikel ini menganalisis asimetri pelaporan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PT PLN (Persero) antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan fokus pada telaah normatif POJK 6/POJK.04/2017 serta implikasinya terhadap pemenuhan asas transparansi dan asas akuntabilitas. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa POJK 6/2017 mengunci perlakuan PJBL sebagai transaksi jual beli bagi emiten/perusahaan publik di sektor ketenagalistrikan, sehingga komitmen pembayaran minimum jangka panjang PJBL pada PLN cenderung tampil sebagai komitmen kontraktual dalam pengungkapan, bukan sebagai liabilitas neraca. Pada sisi lain, dalam SAP (PSAP 16 yang berbasis IPSAS 32) kewajiban konsesi pada pemberi konsesi sektor publik disajikan lebih eksplisit. Perbedaan ini memunculkan governance gap karena beban dan risiko kontraktual jangka panjang PJBL tidak sepenuhnya terbaca untuk diuji publik, sehingga berpotensi melemahkan pemenuhan asas transparansi dan akuntabilitas. Artikel ini merekomendasikan penguatan lapisan pengungkapan khusus (special disclosure) tanpa mengubah klasifikasi jual beli, antara lain melalui standar pengungkapan minimum, profil jatuh tempo komitmen pembayaran minimum, serta ringkasan klausul risiko material.
Pranata Hukum terhadap Model Bisnis Social Entrepreneurship di Indonesia I Gusti Agung Made Olya Sephia Andriana; Christin Septina Basani
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3189

Abstract

Perkembangan model bisnis berbasis dampak sosial, atau yang dikenal sebagai social entrepreneurship. Memiliki potensi besar dalam mengatasi permasalahan sosial, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir keberadaan dan kebutuhan Social Entrepreneurship. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pranata hukum terhadap model bisnis social entrepreneurship di Indonesia, serta mengevaluasi kesesuaiannya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan pendekatan yuridis normatif, studi ini mengkaji regulasi yang relevan, seperti Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, serta membandingkannya dengan praktik internasional. Selain itu, peran organisasi seperti Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) juga dianalisis sebagai aktor non-negara yang mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan sosial di Indonesia, tetapi belum ada landasan hukum yang secara resmi memberikan kewenangan untuk mewakili pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan social entrepreneurship. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) dan belum adanya pranata hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi model bisnis ini secara berkelanjutan. Penguatan regulasi diperlukan khusus yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sosial agar peran strategis mereka dalam pembangunan nasional dapat terlaksana secara optimal.
Legal Protection for Health Insurance Policyholders Against Claim Denials Due to Non-Transparent Information in Insurance Policies Erich Stepanes; Christin Septina Basani
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v7i1.2184

Abstract

Health is a necessity for everyone, regardless of socioeconomic status, and health insurance is essential to ensure access to quality medical services while mitigating the financial impact of accidents and illnesses. In Indonesia, a common issue with insurance is the lack of customer understanding of policy terms, leading to misunderstandings. Legal Protection for Health Insurance Policyholders Against Claim Denials Due to Non-Transparent Information in Insurance Policies includes several measures. Customers should actively ask agents and insurance companies for clear explanations of policy terms, carefully review the policy before signing, and contact the Financial Services Authority (OJK) or the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) for mediation. If these steps fail, customers can resort to civil lawsuits. Legal remedies for failed claims involve understanding one’s rights, gathering relevant evidence, seeking written clarification from the insurance company about the claim rejection, and filing an official complaint to OJK. If the issue remains unresolved, the customer can pursue legal action in court.
Putusan Gugatan Class Action pada Kasus Gagal Ginjal pada Anak dalam Perspektif Keadilan dan Pertangungjawaban Indri Marselina; Christin Septina Basani
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 12 (2025): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.2964

Abstract

Healthcare is a service industry that provides services to the public, including treatment, disease prevention, and health promotion. In 2022, a case of acute kidney failure in children caused by syrup contaminated with ethylene glycol (EG) and diethylene glycol (DEG) resulted in 326 victims, including 204 children who died. This incident prompted the victims' families to file a class action lawsuit against the drug manufacturer. This study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach to assess the effectiveness of class action lawsuits and the liability of business actors. Class action lawsuits are an effective legal instrument to provide access to justice for a large number of victims, achieving substantive justice. From a legal accountability perspective, business actors were proven negligent in fulfilling their obligations as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition to compensation obligations, business actors can also be subject to administrative and criminal sanctions. This study emphasizes the importance of strengthening the drug monitoring system and implementing stricter legal accountability to ensure consumer safety and ensure justice for victims.