<![CDATA[Diskursus mengenai eksistensi dan fleksibilitas syariat Islam dalam sistem hukum modern terus menjadi perdebatan krusial, terutama sejak masifnya hegemoni hukum Barat pada abad ke-19. Di tengah keraguan akan kapasitas fikih klasik untuk bertransformasi menjadi hukum positif, Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah hadir sebagai mahakarya kodifikasi hukum perdata Islam pertama yang sukses mematahkan pesimisme tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menelisik akar historis, struktur, dan karakteristik perumusan Majallah, sekaligus melacak rekam jejak pengaruhnya terhadap anatomi hukum perdata di negara-negara Arab kontemporer. Melalui penelitian kepustakaan dengan jenis kualitatif dan pendekatan historis-yuridis, kajian ini menganalisis dokumen kesejarahan serta teks perundang-undangan sipil modern. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Majallah bukanlah kompilasi taklid kaku dari mazhab Hanafi, melainkan manifestasi ijtihad kolektif yang sangat responsif terhadap tuntutan zaman. Fleksibilitas ini terbukti dari keberanian tim perumus dalam meninggalkan pendapat terkuat (rajih) demi mengakomodasi kemaslahatan pada transaksi komersial modern. Lebih jauh, Majallah terbukti sukses menjadi embrio dan rujukan fundamental bagi kodifikasi hukum perdata di berbagai negara pasca-Utsmani, seperti Irak, Yordania, dan Kuwait. Kesimpulannya, syariat Islam memiliki daya adaptasi yang tinggi dan sangat mumpuni untuk diformulasikan ke dalam tata hukum negara modern. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus fikih dan ushul fikih kontemporer, khususnya terkait dinamika taqnīn (kodifikasi) hukum Islam. ]]>
Copyrights © 2026
