<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dialektika antara kepastian hukum tekstual (formal justice) dan keadilan substantif (substantial justice) dalam penyelesaian perkara kewarisan beda agama di Indonesia melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Secara normatif-tekstual, baik hukum Islam klasik maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan kesamaan agama sebagai syarat mutlak pewarisan. Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum progresif dengan memberikan hak kebendaan kepada ahli waris non-Muslim menggunakan instrumen wasiat wajibah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus untuk membedah pergeseran paradigma penalaran hukum hakim agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialektika antara teks yang kaku dan tuntutan keadilan diselesaikan dengan merekonstruksi fungsi wasiat wajibah dari instrumen adopsi anak menjadi instrumen kemanusiaan, pluralisme, dan keadilan distributif. Langkah penalaran ini berpijak pada metode ijtihad intiqai, maslahah mursalah, dan filsafat hukum progresif. Putusan-putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia bergerak dinamis guna mengakomodasi pluralitas sosiologis tanpa meruntuhkan batas-batasan teologis dasar dalam hukum faraidh.]]>
Copyrights © 2026
