<![CDATA[Fenomena perkawinan siri di Kabupaten Probolinggo menimbulkan persoalan serius terhadap pemenuhan hak anak, khususnya hak identitas, pendidikan, dan perlindungan sosial. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sehingga kehilangan akses terhadap hak-hak sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan atas pemenuhan hak anak hasil perkawinan siri berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak belum berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antar lembaga, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat yang menempatkan sahnya perkawinan pada aspek agama, bukan pencatatan negara. Akibatnya, anak hasil perkawinan siri masih mengalami diskriminasi dan kesulitan memperoleh hak-hak dasarnya. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi sistem hukum perlindungan anak melalui penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak hasil perkawinan tidak tercatat di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
