<![CDATA[Abstract. Advances in information technology have driven innovation in financial technology (fintech), including Sharia-based financial services. However, the development of Sharia fintech in Indonesia still faces fundamental challenges in the form of weak oversight mechanisms and a lack of legal certainty regarding Sharia compliance, which could potentially lead to deviations from the principles of Islamic law, particularly riba, gharar, and maysir. This study aims to examine the use of fintech in Sharia financial transactions from an Islamic law perspective, with a focus on the role of the Indonesian Sharia Fintech Association (AFSI) in filling the gap in Sharia oversight amid limited state regulations. The methods used include a normative-juridical and empirical approach employing qualitative research methods. Data were obtained from DSN-MUI fatwas, OJK and Bank Indonesia regulations, AFSI documents, and relevant literature reviews. The results indicate that AFSI plays a strategic role as a supervisory and internal oversight body through contract certification, Sharia compliance education, and policy advocacy. However, the absence of specific regulations for Sharia fintech and the weak legal standing of AFSI remain major obstacles. This study concludes that AFSI’s role reflects the function of hisbah and the principles of maqāṣid al-syarī‘ah, particularly in safeguarding assets and ensuring transactional justice. Abstrak. Perkembangan teknologi informasi mendorong inovasi financial technology (fintech), termasuk layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Namun, perkembangan fintech syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar berupa lemahnya mekanisme pengawasan dan kepastian hukum kepatuhan syariah, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dari prinsip hukum Islam, khususnya riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan fintech dalam transaksi keuangan syariah dari perspektif hukum Islam dengan menitikberatkan pada peran Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dalam mengisi kekosongan pengawasan syariah di tengah keterbatasan regulasi negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh dari fatwa DSN-MUI, regulasi OJK dan Bank Indonesia, dokumen AFSI, serta kajian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AFSI berperan strategis sebagai lembaga pembina dan pengawas internal melalui sertifikasi akad, edukasi kepatuhan syariah, dan advokasi kebijakan. Namun, ketiadaan regulasi khusus fintech syariah dan lemahnya kekuatan hukum AFSI masih menjadi kendala utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran AFSI mencerminkan fungsi hisbah dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga harta dan keadilan transaksi.]]>
Copyrights © 2026
