<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap khususnya pada aset tanah dan kendaraan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya dengan menggunakan kerangka teori akuntabilitas publik Mark Bovens yang terdiri dari Dimensi Informasi, Penjelasan/Pembenaran, dan Konsekuensi. Melalui metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan aset sudah optimal namun pada dimensi informasi, pelaporan vertikal ke pengawas tercapai namun transparansi horizontal ke publik gagal; pada dimensi penjelasan, penyelamatan aset fisik dilakukan secara rasional namun terhambat oleh budaya birokrasi defensif; sedangkan pada dimensi konsekuensi sama sekali belum tercapai akibat ketiadaan instrumen sanksi dan reward/punishment internal. Faktor penghambat utama mencakup fragmentasi wewenang yang memicu praktik lempar tanggung jawab (shifting the blame), rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), buruknya manajemen kearsipan masa lalu, serta patologi kultur birokrasi yang tertutup terhadap transparansi publik]]>
Copyrights © 2026
