<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan peran Kantor Kecamatan Tanjung Morawa dalam pendistribusian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kecamatan telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dan perantara antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat keterlambatan distribusi dokumen, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan belum sepenuhnya terwujud dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas aparatur, optimalisasi sistem pelayanan, serta penguatan koordinasi dan edukasi masyarakat guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, adil, dan akuntabel.]]>
Copyrights © 2026
