<![CDATA[Produk kosmetik ilegal merupakan ancaman serius bagi konsumen, khususnya pengguna produk perawatan kulit. Maraknya peredaran kosmetik ilegal di Indonesia dipicu oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial yang memudahkan pemasaran produk secara ilegal, diperparah oleh rendahnya literasi hukum konsumen dan kuatnya pengaruh promosi influencer. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah memberikan jaminan perlindungan hak konsumen, pelanggaran masih kerap terjadi, menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan UUPK dalam melindungi konsumen yang dirugikan akibat kosmetik ilegal, serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha kosmetik ilegal ditinjau dari UUPK. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UUPK terhadap peredaran kosmetik ilegal belum efektif secara menyeluruh. Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha mencakup tiga aspek: perdata dengan prinsip strict liability, administratif melalui sanksi BPOM, dan pidana sesuai ketentuan UUPK. Diperlukan penguatan penegakan hukum, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan digital, peningkatan literasi hukum konsumen, serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten.]]>
Copyrights © 2026
