<![CDATA[Penelitian ini menyoroti maraknya penyalahgunaan data pribadi tanpa izin dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pada tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak privasi warga negara, mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum secara tegas mengatur sanksi atas pelanggaran tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menelaah regulasi, doktrin hukum pidana, serta praktik kepemiluan. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya norma yang komprehensif dalam pengaturan penggunaan data pribadi tanpa izin dalam konteks pemilu, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum pemilu yang mengintegrasikan ketentuan perlindungan data pribadi dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 dan KUHP baru. Rekomendasi penelitian mencakup pembaruan UU Pemilu dengan menambahkan bab khusus mengenai pelanggaran digital, penguatan Gakkumdu, audit keamanan sistem SIPOL dan SIDALIH, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan berbasis data untuk menjaga integritas dan transparansi pemilu digital di Indonesia]]>
Copyrights © 2026
