PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Muhammad Nur Sakhkhar (Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)
Ruslan Renggong (Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa)
Basri Oner (Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa)

Indonesian Journal of Legality of Law
Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta mengkaji penerapan alat bukti dalam proses penyidikannya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum pidana. Penyidik berperan sejak tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penetapan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara untuk diserahkan kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, penyidik dituntut untuk bekerja secara profesional, teliti, dan berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal maupun penetapan status tersangka. Penerapan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menunjukkan bahwa keterangan saksi dan petunjuk berupa rekaman CCTV memiliki peran dominan dalam pembuktian. Namun demikian, efektivitas pembuktian sering terkendala oleh faktor teknis, keterbatasan sarana, dan hambatan struktural di lapangan. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan teknologi forensik dan peningkatan kapasitas penyidik menjadi hal yang penting untuk memperkuat kualitas penegakan hukum di masa mendatang. This study aims to analyze the authority of investigators to enforce the law against perpetrators of theft with violence and to examine the application of evidence in the investigation process at the South Sulawesi Regional Police. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal literature, and court decisions. The results of the study indicate that the authority of investigators to handle the crime of theft with violence, as regulated in Article 365 of the Criminal Code (KUHP), is an important part of the criminal law enforcement process. Investigators play a role from the stage of receiving reports and conducting investigations to determining suspects and preparing case files for submission to the public prosecutor. In its implementation, investigators are required to work professionally and carefully, guided by the provisions of criminal procedure law, to avoid errors in the application of articles or in the determination of suspect status. The application of evidence, as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), shows that witness statements and CCTV recordings play a dominant role in providing evidence. However, the effectiveness of proof is often hampered by technical factors, limited resources, and structural barriers in the field. Therefore, optimizing the use of forensic technology and improving investigators' capacity are crucial to strengthening the quality of law enforcement in the future.