<![CDATA[Tradisi tajdid nikah atau pembaruan akad dengan unsur tajammul (memperindah prosesi) semakin marak akhir-akhir ini. Praktik tersebut muncul dengan berbagai alasan yang berada di luar ketentuan hukum positif, padahal aturan hukum telah menegaskan kewajiban pencatatan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 6 KHI, serta PMA Nomor 19 Tahun 2018. Fenomena yang tidak sejalan dengan regulasi ini menjadi fokus kajian penulis dalam meneliti aspek hukumnya. Dalam praktiknya, banyak ditemukan pernikahan dengan wali yang berbeda agama dari mempelai. Kasus semacam ini juga cukup sering terjadi di KUA Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Tujuan utama penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis hukum dalam konteks praktisnya serta dampaknya di masyaraka,;yang dimaksaud dalam fenomena kasus tersebut adalah karena adanya pembaruan pernikahan (tajdid nikah ) dengasn unsur tajammul (memperindah pernikahan), hal tersebut masih bernuansa kontradiktif dalam memahaminya, sehingga menjadi tujuan utama pula untuk menjelaskan dan memberikan kefahaman hukum secara terperinci dan transparan dalam konteks praktisnya serta dampaknya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan posisi wali dalam pernikahan beda agama dengan calon mempelai perempuan. Lokasi penelitian berada di KUA Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.]]>
Copyrights © 2026
