Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan agribisnis wilayah kepulauan di kota Ambon, Provinsi Maluku

Rukiaty Usman (Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate, INDONESIA)
Sofjan Alizar Sam (Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate, INDONESIA)

Kajian Pendidikan, Seni, Budaya, Sosial dan Lingkungan
Vol. 3 No. 1 (2026): March 2026

Island agribusiness development faces structural challenges such as limited accessibility, territorial fragmentation, and weak cross-sector policy coordination. Ambon City, as the capital of Maluku Province, possesses significant potential for island-based agribusiness rooted in agriculture, fisheries, and micro-enterprises; however, this potential has not been optimally utilized. This study aims to analyse the implementation of collaborative governance in island agribusiness development in Ambon City, Maluku Province. This research adopts a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with local government agencies, agribusiness actors, MSME managers, and community leaders, as well as document analysis of regional policy instruments, including the Ambon City Medium-Term Development Plan (RPJMD), the Maluku Provincial RPJMD, and strategic plans of relevant government agencies. Data analysis focuses on collaboration actors, institutional relationships, and collaborative governance mechanisms. The findings reveal that collaboration among local government, agribusiness actors, and coastal communities has not been strongly institutionalized and remains largely sectoral. An analysis of RPJMD indicators indicates a gap between policy directions and implementation practices, particularly in cross-agency coordination, MSME empowerment, and value-added development of agribusiness products. This study recommends strengthening collaborative governance mechanisms through integrated cross-sector policies, institutionalized government–MSME partnerships, and active community involvement in planning and implementing island agribusiness development. === Pengembangan agribisnis di wilayah kepulauan menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan aksesibilitas, fragmentasi wilayah, dan lemahnya koordinasi kebijakan lintas sektor. Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku memiliki potensi besar dalam pengembangan agribisnis berbasis kepulauan yang didukung oleh sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat daerah, pelaku agribisnis, pengelola UMKM, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen terhadap berbagai instrumen kebijakan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon, RPJMD Provinsi Maluku, dan rencana strategis perangkat daerah terkait. Analisis data difokuskan pada aktor kolaborasi, hubungan kelembagaan, serta mekanisme tata kelola kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku agribisnis, dan masyarakat pesisir belum terlembaga secara kuat dan masih bersifat sektoral. Analisis terhadap indikator RPJMD juga mengungkap adanya kesenjangan antara arah kebijakan dan praktik implementasi, khususnya dalam koordinasi lintas perangkat daerah, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan nilai tambah produk agribisnis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme tata kelola kolaboratif melalui kebijakan lintas sektor yang terintegrasi, pelembagaan kemitraan antara pemerintah dan UMKM, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agribisnis kepulauan.