Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi melalui Identifikasi IMEI dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Rila Kusumaningsih (Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ageng Tirtayasa, Indonesia)

Jurnal Penelitian Inovatif
Vol 6 No 1 (2026): JUPIN Februari 2026

Pengawasan terhadap International Mobile Equipment Identity (IMEI) dalam sistem telekomunikasi modern merupakan isu strategis yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan konsumen, dan keamanan jaringan. IMEI berfungsi sebagai identitas unik perangkat seluler untuk mencegah peredaran perangkat ilegal serta menjaga integritas sistem komunikasi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan persoalan hukum berupa potensi konflik antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak privasi serta data pribadi pengguna. Permasalahan yang dikaji adalah urgensi dan legitimasi pengawasan IMEI dalam kerangka hukum positif Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan data pribadi Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi dan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan IMEI memiliki dasar hukum yang memadai, tetapi masih terdapat celah normatif dalam pengaturan pengelolaan, penyimpanan, dan pembatasan akses data IMEI. Koordinasi sistem CEIR dan EIR juga belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi guna menjamin keseimbangan antara keamanan jaringan dan perlindungan hak privasi pengguna.