<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu. Penerapan sistem peradilan elektronik merupakan bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai tantangan yang perlu dikaji secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu secara umum telah berjalan cukup baik dan memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, serta pelaksanaan persidangan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam implementasinya, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta rendahnya tingkat pemahaman pengguna terhadap sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sarana dan prasarana teknologi, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut]]>
Copyrights © 2025
