<![CDATA[ABSTRAK Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui perluasan objek pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dorktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan oleh penulis adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dokumen resmi dan lain sebagainya. Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis dalam sifat kualitatif atau non statistik yaitu (metode deduksi). Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pengadilan tata usaha negara memiliki suatu objek tersendiri. Objek tersebut berupa sengketa yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Sementara halnya keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengalami perluasan makna. Adanya perluasan makna ini berimplikasi pula pada kompetensi PTUN.Kata Kunci:Perluasan, Objek PTUN, Keputusan ABSTRACT This article aims to understand the expansion of the object of the state administrative court. This Study is a prescriptive normative legal research. The technique of collecting data was trough literature studies by collecting legal materials in the form of books, legislation, scientific works, official documents and so on. Data analysis are done deductively. Based on this research, it is known that the state administrative court has an object. The object is in the form of a dispute that arises as a result of the issuance of a state administrative decision. Act Number 30 of 2014 made an expansion meaning of state administrative decisions. This expansion meaning of state administrative decisions has implications for the state administrative court.]]>
Copyrights © 2020
