<![CDATA[Keniscayaan atas keterbukaan informasi dan akses komunikasi merupakan hak masyarakat yang dilindungi negara dan konstitusi. Kedua hal tersebut juga merupakan implementasi nyata nilai-nilai demokrasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat selain pemilihan umum yang dilaksanakan tiap periodenya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tentu hal tersebut bukanlah persoalan yang remeh, karena mengingat pemaknaannya sebagai gambaran “harga diri” pers Indonesia. Selain itu Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menjadi dasar pers dan kegiatan jurnalistik di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap permasalahan akan jati diri pers di Indonesia dapat terjawab dengan memahami Kembali harkat martabat pers Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam pembahasannya, penulis menemukan bahwa terdapat sejumlah permasalahan dalam yang terjadi dalam kegiatan pers dan jurnalistik di Indonesia. Permasalahan tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yakni disrupsi teknologi, konglomerasi media massa dan minimnya kualitas sumber daya manusia wartawan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2024
