Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
. Isharyanto
Universitas Sebelas Maret
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2022 TERHADAP PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG Abdusyahid Naufal Fathullah; . Isharyanto
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 3 (2024): Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i3.70060

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganilis implementasi dari Peraturan Walikota  Semarang Nomor 8 Tahun 2022 terhadap peningkatan sistem pelayanan publik di Kota Semarang dalam reformasi birokrasi pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual. Jenis dan sumber hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa wawancara dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi dokumen dan studi Pustaka. Teknik analisnya menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode analisis kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh dihimpun, kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya dipaparkan secara deskripsi sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada peningkatan sistem pelayanan publik di Kota Semarang pasca di sahkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahunan Kota Semarang ikut di perbaharui dalam Perwali Nomor 8 Tahun 2022 ini dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal. Terobosan yang menjadi sorotan utama saat ini adalah Pelayanan Akhir Pekan dan Malam hari di setiap kecamatan pada dengan durasi sebulan sekali, Program tersebut memiliki landasan hukum yang kuat serta respon publik yang sangat bagus dikarenakan masyarakat Kota Semarang dalam hal ini Kecamatan Mijen mampu mengurus administrasi dengan lebih dekat dan lebih cepat. Bagi Pemerintah Kota Semarang pemasukan daerah turut meningkat dan integrasi pelayanan publik meningkat dengan progresif.
UNDANG-UNDANG PERS GUNA MENJAGA HARKAT MARTABAT PERS DI TENGAH KRISIS JATI DIRI Samuel Bintang; . Isharyanto
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 3 (2024): Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i3.72963

Abstract

Keniscayaan atas keterbukaan informasi dan akses komunikasi merupakan hak masyarakat yang dilindungi negara dan konstitusi. Kedua hal tersebut juga merupakan implementasi nyata nilai-nilai demokrasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat selain pemilihan umum yang dilaksanakan tiap periodenya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tentu hal tersebut bukanlah persoalan yang remeh, karena mengingat pemaknaannya sebagai gambaran “harga diri” pers Indonesia. Selain itu Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menjadi dasar pers dan kegiatan jurnalistik di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap permasalahan akan jati diri pers di Indonesia dapat terjawab dengan memahami Kembali harkat martabat pers Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam pembahasannya, penulis menemukan bahwa terdapat sejumlah permasalahan dalam yang terjadi dalam kegiatan pers dan jurnalistik di Indonesia. Permasalahan tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yakni disrupsi teknologi, konglomerasi media massa dan minimnya kualitas sumber daya manusia wartawan di Indonesia.
Co-Authors Abdusyahid Naufal Fathullah Samuel Bintang