<![CDATA[Ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, ekspansi investasi berbasis lahan, dan kuatnya rezim tata kelola global menunjukkan bahwa reforma agraria tidak cukup dibaca sebagai urusan administratif pertanahan. Artikel ini bertujuan menganalisis reforma agraria sebagai kebijakan publik yang bekerja dalam tarikan hubungan internasional, terutama melalui investasi lintas negara, norma hak asasi manusia, dan tata kelola tenurial global. Penelitian ini menggunakan metode literature review naratif dengan menelaah artikel jurnal, buku akademik, dokumen organisasi internasional, dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kontribusi konseptual, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan kebijakan reforma agraria. Analisis dilakukan melalui pembacaan kritis, pengodean tematik, perbandingan antarsumber, dan sintesis argumentatif. Hasil kajian menunjukkan empat temuan utama: reforma agraria merupakan instrumen koreksi ketimpangan agraria, implementasinya dibatasi fragmentasi kelembagaan, agenda redistribusi tanah berhadapan dengan tekanan investasi dan pasar global, serta norma internasional memperkuat legitimasi perlindungan hak-hak masyarakat pedesaan. Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi perspektif kebijakan publik dan hubungan internasional untuk menjelaskan reforma agraria sebagai arena negosiasi antara negara, pasar, hukum internasional, dan gerakan sosial.]]>
Copyrights © 2026
