Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Manajemen Risiko dalam Transformasi Pelayanan Publik Kesehatan di Kota Makassar Muhajrin Muhajrin; Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik
Journal of Health Quality Development Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025, JHQD
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jhqd.v5i2.1010

Transformasi pelayanan publik kesehatan di Kota Makassar berlangsung seiring dengan percepatan digitalisasi layanan kesehatan nasional, penerapan rekam medis elektronik, integrasi data melalui SATUSEHAT, dan penguatan layanan primer. Perubahan tersebut berpotensi meningkatkan akses, efisiensi, transparansi data, dan mutu layanan kesehatan. Namun, transformasi digital juga menghadirkan risiko baru dalam tata kelola, keamanan data, interoperabilitas sistem, kesiapan sumber daya manusia, kesenjangan akses digital, serta keberlanjutan pembiayaan. Kajian ini bertujuan menganalisis manajemen risiko dalam transformasi pelayanan publik kesehatan di Kota Makassar melalui kajian literature review. Metode yang digunakan adalah literature review terstruktur dengan menelaah 16 sumber mutakhir periode 2021-2026 yang terdiri atas artikel ilmiah, regulasi, dokumen kebijakan, dan sumber resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa risiko utama transformasi pelayanan kesehatan di Makassar meliputi risiko strategis, operasional, teknologi, keamanan data, kepatuhan hukum, sumber daya manusia, dan keadilan akses. Transformasi digital seperti SIMPUS J-Care, J-Care ILP, rekam medis elektronik, integrasi SATUSEHAT, dan sistem antrian pasien membutuhkan pengelolaan risiko yang preventif, adaptif, dan kolaboratif. Kajian ini menawarkan matriks manajemen risiko sebagai kontribusi konseptual untuk memperkuat tata kelola transformasi pelayanan publik kesehatan berbasis risiko pada tingkat pemerintah daerah.

Analisis Kebijakan Publik dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Modern Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik; Irwan Irwan; Abd. Haris Zainuddin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.873

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern yang menekankan prinsip kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan adaptabilitas. Pergeseran paradigma dari government menuju governance telah mengubah proses kebijakan publik dari pola hierarkis menjadi berbasis jejaring (network governance), yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan kebijakan nasional dan internasional yang relevan dalam rentang waktu 2015–2025. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis terhadap literatur yang membahas hubungan antara kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan modern menuntut kebijakan publik yang inklusif, berbasis bukti (evidence-based policy), serta didukung oleh pemanfaatan inovasi digital. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia mencerminkan upaya modernisasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan digital, resistensi birokrasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan masih bersifat formal dan belum mencapai partisipasi bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan publik dalam era tata kelola pemerintahan modern ditentukan oleh kapasitas institusional yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi digital yang inklusif. Reformasi birokrasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan etika publik menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan demokratis.

Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Fenomena Judi Online Sebagai Patologi Sosial di Indonesia Muhammad Ibnu Maulana Ruslan; Andi Santri Syamsuri; Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik; Muhammad Ikhwan Rahman
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.926

Fenomena perjudian daring di Indonesia telah mengalami eskalasi mengkhawatirkan dan bertransformasi menjadi bentuk patologi sosial yang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi formulasi hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi judi online melalui perspektif patologi sosial serta merumuskan model penanggulangan yang integratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif untuk menarik preskripsi dari norma hukum positif menuju problematika penyakit masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memperkuat regulasi melalui UU ITE 2024 dan KUHP Nasional, Formulasi saat ini masih bersifat domestik-reaktif dan retributif. Penegakan hukum seringkali hanya menyentuh gejala permukaan dengan berfokus pada pengguna akhir (end-user), namun gagal menjangkau aktor intelektual lintas negara serta infrastruktur finansial sindikat. Kesimpulannya, pendekatan hukum konvensional tidak memadai untuk menyembuhkan adiksi psikososial dan disorganisasi nilai akibat judi online. Penelitian ini merekomendasikan transformasi kebijakan kriminal ke arah model integratif yang menyeimbangkan strategi penal seperti perampasan aset melalui instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan strategi non-penal yang meliputi penguatan literasi digital, rehabilitasi psikososial bagi korban adiksi, serta kolaborasi lintas sektoral global.

Kebijakan Publik dan Reforma Agraria dalam Perspektif Hubungan Internasional Andi Amaliah Suhra; Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik; Indriani Muin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.963

Ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, ekspansi investasi berbasis lahan, dan kuatnya rezim tata kelola global menunjukkan bahwa reforma agraria tidak cukup dibaca sebagai urusan administratif pertanahan. Artikel ini bertujuan menganalisis reforma agraria sebagai kebijakan publik yang bekerja dalam tarikan hubungan internasional, terutama melalui investasi lintas negara, norma hak asasi manusia, dan tata kelola tenurial global. Penelitian ini menggunakan metode literature review naratif dengan menelaah artikel jurnal, buku akademik, dokumen organisasi internasional, dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kontribusi konseptual, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan kebijakan reforma agraria. Analisis dilakukan melalui pembacaan kritis, pengodean tematik, perbandingan antarsumber, dan sintesis argumentatif. Hasil kajian menunjukkan empat temuan utama: reforma agraria merupakan instrumen koreksi ketimpangan agraria, implementasinya dibatasi fragmentasi kelembagaan, agenda redistribusi tanah berhadapan dengan tekanan investasi dan pasar global, serta norma internasional memperkuat legitimasi perlindungan hak-hak masyarakat pedesaan. Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi perspektif kebijakan publik dan hubungan internasional untuk menjelaskan reforma agraria sebagai arena negosiasi antara negara, pasar, hukum internasional, dan gerakan sosial.

Analisis Kebijakan Publik dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Modern Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik; Irwan Irwan; Abd. Haris Zainuddin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.873

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern yang menekankan prinsip kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan adaptabilitas. Pergeseran paradigma dari government menuju governance telah mengubah proses kebijakan publik dari pola hierarkis menjadi berbasis jejaring (network governance), yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan kebijakan nasional dan internasional yang relevan dalam rentang waktu 2015–2025. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis terhadap literatur yang membahas hubungan antara kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan modern menuntut kebijakan publik yang inklusif, berbasis bukti (evidence-based policy), serta didukung oleh pemanfaatan inovasi digital. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia mencerminkan upaya modernisasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan digital, resistensi birokrasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan masih bersifat formal dan belum mencapai partisipasi bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan publik dalam era tata kelola pemerintahan modern ditentukan oleh kapasitas institusional yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi digital yang inklusif. Reformasi birokrasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan etika publik menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan demokratis.

Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Fenomena Judi Online Sebagai Patologi Sosial di Indonesia Muhammad Ibnu Maulana Ruslan; Andi Santri Syamsuri; Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik; Muhammad Ikhwan Rahman
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.926

Fenomena perjudian daring di Indonesia telah mengalami eskalasi mengkhawatirkan dan bertransformasi menjadi bentuk patologi sosial yang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi formulasi hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi judi online melalui perspektif patologi sosial serta merumuskan model penanggulangan yang integratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif untuk menarik preskripsi dari norma hukum positif menuju problematika penyakit masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memperkuat regulasi melalui UU ITE 2024 dan KUHP Nasional, Formulasi saat ini masih bersifat domestik-reaktif dan retributif. Penegakan hukum seringkali hanya menyentuh gejala permukaan dengan berfokus pada pengguna akhir (end-user), namun gagal menjangkau aktor intelektual lintas negara serta infrastruktur finansial sindikat. Kesimpulannya, pendekatan hukum konvensional tidak memadai untuk menyembuhkan adiksi psikososial dan disorganisasi nilai akibat judi online. Penelitian ini merekomendasikan transformasi kebijakan kriminal ke arah model integratif yang menyeimbangkan strategi penal seperti perampasan aset melalui instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan strategi non-penal yang meliputi penguatan literasi digital, rehabilitasi psikososial bagi korban adiksi, serta kolaborasi lintas sektoral global.

Kebijakan Publik dan Reforma Agraria dalam Perspektif Hubungan Internasional Andi Amaliah Suhra; Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik; Indriani Muin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.963

Ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, ekspansi investasi berbasis lahan, dan kuatnya rezim tata kelola global menunjukkan bahwa reforma agraria tidak cukup dibaca sebagai urusan administratif pertanahan. Artikel ini bertujuan menganalisis reforma agraria sebagai kebijakan publik yang bekerja dalam tarikan hubungan internasional, terutama melalui investasi lintas negara, norma hak asasi manusia, dan tata kelola tenurial global. Penelitian ini menggunakan metode literature review naratif dengan menelaah artikel jurnal, buku akademik, dokumen organisasi internasional, dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kontribusi konseptual, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan kebijakan reforma agraria. Analisis dilakukan melalui pembacaan kritis, pengodean tematik, perbandingan antarsumber, dan sintesis argumentatif. Hasil kajian menunjukkan empat temuan utama: reforma agraria merupakan instrumen koreksi ketimpangan agraria, implementasinya dibatasi fragmentasi kelembagaan, agenda redistribusi tanah berhadapan dengan tekanan investasi dan pasar global, serta norma internasional memperkuat legitimasi perlindungan hak-hak masyarakat pedesaan. Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi perspektif kebijakan publik dan hubungan internasional untuk menjelaskan reforma agraria sebagai arena negosiasi antara negara, pasar, hukum internasional, dan gerakan sosial.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search