<![CDATA[Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang menuntut transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan badan usaha. Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan GCG penting karena perusahaan tidak hanya mengejar kinerja ekonomi, tetapi juga mengelola aset negara dan menjalankan fungsi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip GCG dalam pengawasan internal BUMN dengan menelaah Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Srg terkait kasus fraud pekerja PT Garuda Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dianalisis bersama bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan GCG telah memberikan kerangka normatif, tetapi efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh kebijakan internal, sistem pengendalian, budaya etis, serta tindak lanjut perusahaan terhadap pelanggaran. Putusan yang dikaji memperlihatkan bahwa penanganan fraud harus menyeimbangkan penegakan disiplin dan perlindungan hak pekerja. BUMN perlu memperkuat kebijakan operasional, mekanisme pelaporan, audit internal, dan evaluasi risiko agar pencegahan fraud berjalan lebih efektif.]]>
Copyrights © 2026
