Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Analisis Peluang dan Hambatan dalam Implementasi Penanganan PMI Deportan Malaysia oleh UPT-P2TK Jawa Timur Tahun 2025 

Mayuni Arista (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
Wahidah Zein Br Siregar (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya)



Article Info

Publish Date
25 Jul 2026

Abstract

Penelitian ini menganalisis Peluang dan Hambatan Implementasi penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) deportan dari Malaysia asal Jawa Timur oleh UPT-P2TK Tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi proses implementasi saat ini, faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen rekapitulasi kasus 2025. Analisis dilakukan menggunakan model kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan 6 Variabel Utamanya. Hasil penelitian menunjukan bahwa UPT-P2TK telah menangani 935 kasus PMI bermasalah, dengan 817 kasus (87,4%) berasal dari Malaysia, menjadikan Malaysia sebagai negara penempatan dengan kontribusi kasus terbanyak. Peluang utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi regulasi jelas yakni UU N.o18 Tahun 2017, dukungan APBN 2025, dan komitmen petugas. Sedangkan hambatan terletak pada keterbatasan sumber daya shelter, koordinasi antar lembaga yang situasional, dan stigma reintegrasi sosial. Strategi optimalisasi mencakup sistem reintegrasi digital real-time, peningkatan kapasitas pelatihan SDM, dan program reintegrasi sosial serta ekonomi. Temuan ini menjadi masukan kebijakan bagi UPT-P2TK untuk meningkatkan efektivitas perlindungan PMI deportan.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

JIIA

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi merupakan jurnal yang terbit dua kali dalam 1 tahun. Jurnal ini mempublikasikan kajian-kajian hasil penelitian dan telaah teoretis dalam bidang: Kebijakan Publik, Manajemen Publik, Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintah (public governance, e-Government, digital ...