<![CDATA[Perusakan hutan adalah salah satu jenis tindakan merusak lingkungan yang menyebabkan dampak buruk terhadap pertahanan ekosistem serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini ingin melihat bagaimana hukum di Indonesia mengatur tindakan merusak hutan serta sanksi hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perusakan hutan diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Orang yang merusak hutan, baik yang sendirian maupun perusahaan, bisa diproses secara hukum jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerusakan pada hutan. Sanksi yang bisa diberikan adalah berupa hukuman penjara, hukuman denda, dan kewajiban untuk memulihkan lingkungan. Sehingga, diperlukan hukum yang diterapkan dengan baik agar bisa mencegah dan mengatasi perusakan hutan, sehingga lingkungan hidup di Indonesia tetap terjaga. Kata kunci: perusakan hutan, tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana, kehutanan.]]>
Copyrights © 2026
