<![CDATA[Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia dituntut untuk mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sebagai badan usaha, koperasi perlu mendapatkan kepastian dan kedudukan hukum yang setara dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam hal ini pendirian dan pembuatan akta koperasi dilakukan oleh Notaris, sebagaimana pendirian badan hukum lainnya. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2004, menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta pendirian dan akta lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi. Untuk meningkatkan efektivitas peningkatan daya saing koperasi melalui ketersediaan ‘legal standing’ koperasi yang sama dengan pelaku usaha lainnya, maka Notaris pembuat akta koperasi perlu memahami karakteristik organisasi koperasi sebagai sebuah sistem sosio ekonomi dan juga sekaligus dituntut untuk menjadi gerakan ekonomi masyarakat. Pemahaman terhadap karakteristik organisasi koperasi dijadikan dasar atau pijakan para notaris untuk membuat akta pendirian koperasi, karena bagaimana pun, saat pembuatan akta pendirian koperasi atau akta lain yang terkait dengan perkoperasian, pembuat akta harus memiliki pemahaman yang baik tentang koperasi, karena akta yang dibuat akan memiliki kekuatan hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu, dilaksanakan program sosialisasi perkoperasian bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi.]]>
Copyrights © 2023
