PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCATATAN PERUBAHAN DIREKSI DEMI KEPASTIAN HUKUM PERSEROAN

Jeanette Ladyna Kasman (Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
Rasji (Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Vol. 14 No. 1 (2025)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam memastikan pencatatan perubahan direksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 32/G/2018/PTUN-JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis dalam proses perubahan direksi, mulai dari penyusunan akta autentik, verifikasi dokumen, hingga pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen, kurangnya pemahaman hukum para pihak, serta hambatan administratif yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa ketidakpastian status direksi dan potensi sengketa hukum. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian dan penguatan pengawasan administratif guna menjamin kepastian hukum dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. This study aims to analyze the role and responsibility of notaries in ensuring the registration of changes in the board of directors in accordance with applicable legal procedures under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach through the analysis of the Jakarta Administrative Court Decision Number 32/G/2018/PTUN-JKT. The results of the study indicate that notaries have a strategic role in the process of changes in the board of directors, starting from the preparation of authentic deeds, document verification, to reporting to the Ministry of Law and Human Rights through the Legal Entity Administration System (SABH). However, in practice, there are still several obstacles, such as incomplete documents, lack of legal understanding among the parties, and administrative barriers that may result in legal consequences in the form of uncertainty regarding the status of directors and potential legal disputes. Therefore, the implementation of the prudential principle and the strengthening of administrative supervision are necessary to ensure legal certainty and to realize good corporate governance.