<![CDATA[Perkembangan teknologi digital sudah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran, salah satunya layanan Paylater yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari. Meskipun memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi, penggunaan Paylater juga menimbulkan berbagai risiko hukum, seperti kurangnya transparansi informasi, potensi penyalahgunaan data pribadi, serta risiko gagal bayar yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini tujuannya untuk menganalisis pengaturan hukum layanan Paylater dalam transaksi digital di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap risiko yang dihadapi konsumen. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menerangkan bahwa pengaturan hukum Paylater di Indonesia sudah mempunyai dasar hukum yang relatif komprehensif melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 terkait Penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL), yang didukung oleh UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen dan UU No 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum terhadap konsumen diwujudkan melalui jaminan hak atas informasi, keamanan transaksi, penyelesaian sengketa, ganti rugi, serta perlindungan data pribadi. Sistem hukum Indonesia sudah menyediakan instrumen perlindungan yang cukup memadai bagi pengguna Paylater dalam ekosistem transaksi digital.]]>
Copyrights © 2026
