<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memulai kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok tahun 2019-2024, khususnya terkait ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Permasalahan sampah di Kota Depok terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada semakin meningkatnya volume timbulan sampah setiap tahun. Di sisi lain, kapasitas TPS dan TPA yang tersedia belum mampu mengimbangi peningkatan tersebut, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti penumpukan sampah, pencemaran, dan munculnya TPS pembohong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi tiga indikator, yaitu tidak optimalnya pemanfaatan informasi kinerja, ambiguitas tujuan kebijakan, dan tujuan kebijakan yang saling bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok belum berjalan optimal. Pemerintah masih bergantung pada TPA Cipayung yang mengalami over kapasitas, sementara distribusi TPS belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, implementasi kebijakan masih menangani rendahnya partisipasi masyarakat dan konflik kepentingan terkait pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF), program bank sampah, dan D'Gober, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif serta penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Depok. Kata Kunci: evaluasi kebijakan, pengelolaan sampah, TPS, TPA, Kota Depok.]]>
Copyrights © 2026
