<![CDATA[Kesetaraan gender masih menjadi tantangan mendasar di Indonesia, terutama dalam konteks penanganan kekerasan terhadap perempuan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kebijakan kesetaraan gender diimplementasikan di Kabupaten Jombang dalam upaya menanggulangi kekerasan berbasis gender, sekaligus menganalisis relevansinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 5. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur, mengandalkan sumber data berupa regulasi daerah, jurnal akademik, serta laporan Lembaga terkait. Analisis dilakukan melalui kerangka teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang mencakup dua dimensi utama: isi kebijakan (content of policy) konteks kebijakan (context of policy). Temuan menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang telah membangun landasan regulasi yang cukup memadai, ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta keberadaan lembaga pelaksana seperti DP3A dan UPTD PPA. Berbagai layanan telah disediakan, mulai dari pendampingan hukum, konseling psikologis, visum gratis, hingga Rumah Aman Sementara bagi korban. Namun demikian, implementasi di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan structural, diantaranya keterbatasan sumber daya kelembagaan, dominasi budaya patriarki yang menghambat pelaporan kasus, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta orientasi kebijakan yang masih cenderung kuratif dibandingkan preventif. Data Women’s Crisis Center (WCC) Jombang tahun 2024 mencatat 112 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mengindikasikan bahwa ruang aman bagi perempuan belum terwujud secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa capaian implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Jomabng masih bersifat parsial dan memerlukan pendekatan yang lebih integrative, berbasis bukti, serta berotientasi pada perubahan norma budaya secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
