Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGOPTIMALKAN SINERGI PENTAHELIX GUNA MEWUJUDUKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS (SDGs 4) DI SURABAYA Dicky Andhika Pradana; Maherza Cahya Diastara; Firre An Suprapto; Indah Prabawati
Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 11 No. 3 (2026): Regular Issue (In Progress)
Publisher : STKIP Pesisir Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34125/jmp.v11i3.2307

Abstract

This study aims to examine the role of public policy in optimizing Pentahelix collaboration to achieve quality education in line with Sustainable Development Goals (SDGs) 4 at the Dinas Pendidikan Kota Surabaya. The main issue addressed is the suboptimal collaboration among stakeholders in education policy, which leads to disparities in learning quality and the effectiveness of educational program implementation. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design, utilizing secondary data in the form of policy documents, performance reports, SDGs reports, and academic literature related to collaborative and network governance. The findings indicate that public policy in Surabaya has moved toward a collaborative approach involving the five key actors of the Pentahelix model, namely government, academia, business sector, community, and media. However, the implementation of this collaboration has not been fully optimal due to several challenges, including sectoral ego, disparities in resource capacity, lack of policy integration, and weak coordination sustainability. From the perspective of collaborative governance, the main challenges lie in trust, communication, and continuity of the collaborative process. Meanwhile, from a network governance perspective, the partnerships among stakeholders have not yet been strongly and systematically established.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGS 4 di KOTA SURABAYA Ahmad Fahronil Musthofa; Muhammad Kholaf Abiyyu Farros; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 11 No. 3 (2026): Regular Issue (In Progress)
Publisher : STKIP Pesisir Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34125/jmp.v11i3.2350

Abstract

This research tends to analyze the implementation of quality education policy to assist the Sustainable Development Goals (SDGs) achievement, especially the fourth goal, in the city of Surabaya. This research implements a descriptive qualitative approach with a literature research method that utilizes various data sources, such as scientific journals, policy documents, and previous research results. The outcomes show that the inclusive education policy’s implementation in Surabaya city has had a positive impact on increasing access to education, especially for students with special needs. This condition is supported by various programs, including the development of inclusive schools, the stipulation of educational infrastructure and facilities, and improving the competence of teaching staff. However, the implementation policy still meets several obstacles, like the limited number of special assistant teachers, the uneven distribution of educational facilities, and an evaluation system that has not been optimally implemented. Based on policy implementation theory, the success of these policies is affected by factors namely resources, communication, bureaucratic structure, and disposition. Therefore, several attempts are required to strengthen coordination between stakeholders, enhance the quality of human resources, and optimize the evaluation system to assist the achievement of SDGs 4 in a sustainable manner.
Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dalam Mendukung Pencapaian SDGs 5 di Indonesia Laviona Zaskya Meyca Meyca; Edlyn Salsabella; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17178

Abstract

Kesetaraan gender merupakan salah satu prinsip fundamental dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Meskipun telah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan global, berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan gender masih banyak ditemukan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, khususnya yang berdampak pada perempuan. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan perempuan menjadi instrumen strategis untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan sekaligus memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip kesetaraan gender dalam kebijakan perlindungan perempuan serta implikasinya terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik, kebijakan, dan dokumen yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan perlindungan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, memperluas akses terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi, serta mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi perspektif gender dalam kebijakan publik tidak hanya penting untuk mewujudkan keadilan sosial, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif dan inklusif.
Implementasi Pergeseran Kebijakan BLT Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Sidoarjo Fida Aprillia; Levia Cindy Arianti; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17181

Abstract

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama ini berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun, pendekatan bantuan konsumtif dinilai belum mampu mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Sebagai alternatif, pemerintah mulai mengarahkan kebijakan pada pendekatan pemberdayaan ekonomi melalui program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURD), termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pergeseran kebijakan dari BLT menuju KURD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui penelaahan jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan model Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran kebijakan menuju KURD merupakan langkah yang tepat secara konseptual karena sejalan dengan paradigma pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, implementasinya belum berjalan optimal akibat rendahnya literasi keuangan, terbatasnya kapasitas kewirausahaan masyarakat, serta kurangnya pendampingan usaha yang berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap pembiayaan, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan, penguatan kapasitas masyarakat, serta koordinasi yang efektif antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Memutus Rantai Kemiskinan melalui Keberlanjutan Pendidikan Dasar di Desa Wadungasih Nabila Luthfi Talitha; Zahra Syety Yuda Aulia; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17309

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang dapat menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam memperoleh akses pendidikan yang layak. Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan sosial bersyarat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, khususnya di bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan pada bidang pendidikan sebagai upaya pengurangan kemiskinan di Desa Wadungasih. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menitikberatkan pada empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di bidang pendidikan telah berkontribusi dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan keluarga penerima manfaat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis yang memengaruhi efektivitas program. Faktor komunikasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta tantangan koordinasi birokrasi menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh penyaluran bantuan, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan dan sinergi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Kolaborasi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam Pengabdian Masyarakat Berbasis SDGs Tri Dava Kurniawan; Nayif Achmad Fannur; Firre An Suprapto; Indah Prabawati
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Vol 2 No 1 (2026): APRIL
Publisher : CV. Lentera Literasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58472/jmia.v2i1.406

Abstract

This study examines the implementation of collaboration between government entities and higher education institutions in community service programs and its contribution toward achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 4 (Quality Education) and SDG 17 (Partnerships for the Goals). The central problem is the persistently low effectiveness of such collaboration, evidenced by institutional role disparities, policy-practice misalignments, and limited program sustainability. A quantitative descriptive method was employed by systematically analyzing 45 community service program reports published in accredited journals between 2019 and 2025. Data were gathered through structured coding sheets and processed using descriptive statistics. Results reveal a mean collaboration effectiveness score of 3.2 (moderate category). The widest gaps were recorded in role equality (2.9) and post-assistance program sustainability (2.7). While 73% of programs improved short-term technical capacity, only 31% produced lasting economic independence outcomes. The study concludes that a paradigm shift is necessary moving from top-down interventions toward a participatory pentahelix collaboration model that integrates digital technology and social capital reinforcement.
Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik Handoko; Suci Megawati; Firre An Suprapto
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): Juli
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/isihumor.v4i3.1839

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan kapasitas (capacity building) Pemerintah Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance), mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan rekomendasi penguatan kapasitas sesuai kebutuhan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capacity building Pemerintah Desa Leran belum berjalan optimal pada dimensi sumber daya manusia, organisasi, dan kelembagaan. Pada dimensi sumber daya manusia masih ditemukan rendahnya kompetensi aparatur, keterbatasan pelatihan, dan rendahnya disiplin kerja. Pada dimensi organisasi terdapat rangkap jabatan, ketidakseimbangan beban kerja, serta koordinasi dan kepemimpinan yang belum efektif. Sementara itu, pada dimensi kelembagaan, implementasi prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam mewujudkan good governance belum terlaksana secara optimal. Faktor yang memengaruhi pengembangan kapasitas meliputi kompetensi aparatur, kepemimpinan, koordinasi organisasi, partisipasi masyarakat, sarana prasarana, dan dukungan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan tugas pokok dan fungsi, peningkatan literasi digital, serta penerapan sistem absensi digital sebagai strategi penguatan kapasitas aparatur desa.