Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.555
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Pendidikan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi
Firre An Suprapto
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGOPTIMALKAN SINERGI PENTAHELIX GUNA MEWUJUDUKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS (SDGs 4) DI SURABAYA Dicky Andhika Pradana; Maherza Cahya Diastara; Firre An Suprapto; Indah Prabawati
Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 11 No. 3 (2026): Regular Issue (In Progress)
Publisher : STKIP Pesisir Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34125/jmp.v11i3.2307

Abstract

This study aims to examine the role of public policy in optimizing Pentahelix collaboration to achieve quality education in line with Sustainable Development Goals (SDGs) 4 at the Dinas Pendidikan Kota Surabaya. The main issue addressed is the suboptimal collaboration among stakeholders in education policy, which leads to disparities in learning quality and the effectiveness of educational program implementation. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design, utilizing secondary data in the form of policy documents, performance reports, SDGs reports, and academic literature related to collaborative and network governance. The findings indicate that public policy in Surabaya has moved toward a collaborative approach involving the five key actors of the Pentahelix model, namely government, academia, business sector, community, and media. However, the implementation of this collaboration has not been fully optimal due to several challenges, including sectoral ego, disparities in resource capacity, lack of policy integration, and weak coordination sustainability. From the perspective of collaborative governance, the main challenges lie in trust, communication, and continuity of the collaborative process. Meanwhile, from a network governance perspective, the partnerships among stakeholders have not yet been strongly and systematically established.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGS 4 di KOTA SURABAYA Ahmad Fahronil Musthofa; Muhammad Kholaf Abiyyu Farros; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 11 No. 3 (2026): Regular Issue (In Progress)
Publisher : STKIP Pesisir Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34125/jmp.v11i3.2350

Abstract

This research tends to analyze the implementation of quality education policy to assist the Sustainable Development Goals (SDGs) achievement, especially the fourth goal, in the city of Surabaya. This research implements a descriptive qualitative approach with a literature research method that utilizes various data sources, such as scientific journals, policy documents, and previous research results. The outcomes show that the inclusive education policy’s implementation in Surabaya city has had a positive impact on increasing access to education, especially for students with special needs. This condition is supported by various programs, including the development of inclusive schools, the stipulation of educational infrastructure and facilities, and improving the competence of teaching staff. However, the implementation policy still meets several obstacles, like the limited number of special assistant teachers, the uneven distribution of educational facilities, and an evaluation system that has not been optimally implemented. Based on policy implementation theory, the success of these policies is affected by factors namely resources, communication, bureaucratic structure, and disposition. Therefore, several attempts are required to strengthen coordination between stakeholders, enhance the quality of human resources, and optimize the evaluation system to assist the achievement of SDGs 4 in a sustainable manner.
Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dalam Mendukung Pencapaian SDGs 5 di Indonesia Laviona Zaskya Meyca Meyca; Edlyn Salsabella; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17178

Abstract

Kesetaraan gender merupakan salah satu prinsip fundamental dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Meskipun telah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan global, berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan gender masih banyak ditemukan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, khususnya yang berdampak pada perempuan. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan perempuan menjadi instrumen strategis untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan sekaligus memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip kesetaraan gender dalam kebijakan perlindungan perempuan serta implikasinya terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik, kebijakan, dan dokumen yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan perlindungan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, memperluas akses terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi, serta mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi perspektif gender dalam kebijakan publik tidak hanya penting untuk mewujudkan keadilan sosial, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif dan inklusif.
Implementasi Pergeseran Kebijakan BLT Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Sidoarjo Fida Aprillia; Levia Cindy Arianti; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17181

Abstract

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama ini berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun, pendekatan bantuan konsumtif dinilai belum mampu mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Sebagai alternatif, pemerintah mulai mengarahkan kebijakan pada pendekatan pemberdayaan ekonomi melalui program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURD), termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pergeseran kebijakan dari BLT menuju KURD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui penelaahan jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan model Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran kebijakan menuju KURD merupakan langkah yang tepat secara konseptual karena sejalan dengan paradigma pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, implementasinya belum berjalan optimal akibat rendahnya literasi keuangan, terbatasnya kapasitas kewirausahaan masyarakat, serta kurangnya pendampingan usaha yang berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap pembiayaan, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan, penguatan kapasitas masyarakat, serta koordinasi yang efektif antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Memutus Rantai Kemiskinan melalui Keberlanjutan Pendidikan Dasar di Desa Wadungasih Nabila Luthfi Talitha; Zahra Syety Yuda Aulia; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17309

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang dapat menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam memperoleh akses pendidikan yang layak. Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan sosial bersyarat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, khususnya di bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan pada bidang pendidikan sebagai upaya pengurangan kemiskinan di Desa Wadungasih. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menitikberatkan pada empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di bidang pendidikan telah berkontribusi dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan keluarga penerima manfaat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis yang memengaruhi efektivitas program. Faktor komunikasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta tantangan koordinasi birokrasi menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh penyaluran bantuan, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan dan sinergi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Kolaborasi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam Pengabdian Masyarakat Berbasis SDGs Tri Dava Kurniawan; Nayif Achmad Fannur; Firre An Suprapto; Indah Prabawati
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Vol 2 No 1 (2026): APRIL
Publisher : CV. Lentera Literasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58472/jmia.v2i1.406

Abstract

This study examines the implementation of collaboration between government entities and higher education institutions in community service programs and its contribution toward achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 4 (Quality Education) and SDG 17 (Partnerships for the Goals). The central problem is the persistently low effectiveness of such collaboration, evidenced by institutional role disparities, policy-practice misalignments, and limited program sustainability. A quantitative descriptive method was employed by systematically analyzing 45 community service program reports published in accredited journals between 2019 and 2025. Data were gathered through structured coding sheets and processed using descriptive statistics. Results reveal a mean collaboration effectiveness score of 3.2 (moderate category). The widest gaps were recorded in role equality (2.9) and post-assistance program sustainability (2.7). While 73% of programs improved short-term technical capacity, only 31% produced lasting economic independence outcomes. The study concludes that a paradigm shift is necessary moving from top-down interventions toward a participatory pentahelix collaboration model that integrates digital technology and social capital reinforcement.
Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik Handoko; Suci Megawati; Firre An Suprapto
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): Juli
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/isihumor.v4i3.1839

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan kapasitas (capacity building) Pemerintah Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance), mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan rekomendasi penguatan kapasitas sesuai kebutuhan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capacity building Pemerintah Desa Leran belum berjalan optimal pada dimensi sumber daya manusia, organisasi, dan kelembagaan. Pada dimensi sumber daya manusia masih ditemukan rendahnya kompetensi aparatur, keterbatasan pelatihan, dan rendahnya disiplin kerja. Pada dimensi organisasi terdapat rangkap jabatan, ketidakseimbangan beban kerja, serta koordinasi dan kepemimpinan yang belum efektif. Sementara itu, pada dimensi kelembagaan, implementasi prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam mewujudkan good governance belum terlaksana secara optimal. Faktor yang memengaruhi pengembangan kapasitas meliputi kompetensi aparatur, kepemimpinan, koordinasi organisasi, partisipasi masyarakat, sarana prasarana, dan dukungan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan tugas pokok dan fungsi, peningkatan literasi digital, serta penerapan sistem absensi digital sebagai strategi penguatan kapasitas aparatur desa.               
Evaluasi Implementasi Standar Penilaian Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sleman Nanik Dwi Setya Wati; Nabila Salsabil; Firre An Suprapto; Indah Prabawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i5.17395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Standar Penilaian berdasarkan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 serta menganalisis implikasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara prinsip-prinsip penilaian dalam regulasi, seperti autentik, objektif, transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan praktik penilaian yang berlangsung di satuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari regulasi pemerintah, laporan resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dokumen implementasi Kurikulum Merdeka, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan content analysis dengan mengkaji faktor komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III serta Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar penilaian di Kabupaten Sleman telah berjalan secara bertahap menuju asesmen yang lebih autentik melalui penilaian proyek, portofolio, dan asesmen formatif. Namun, masih terdapat policy gap antara tuntutan kebijakan dan praktik di lapangan, ditandai dengan dominasi penilaian tradisional, keterbatasan pemahaman guru, ketimpangan fasilitas antarsekolah, serta belum optimalnya supervisi akademik. Meskipun demikian, penerapan standar penilaian memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada capaian literasi dan numerasi peserta didik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan penguatan kompetensi guru, pemerataan sumber daya, penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional, serta monitoring berkelanjutan agar tujuan penilaian yang objektif dan akuntabel dapat tercapai secara optimal.
Analisis Implementasi E-Peken: Pemberdayaan Ekonomi Lokal Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Sawahan, Surabaya Anfara Aisyanda Dzikrina; Olivia Putri Damayanti; Firre An Suprapto; Indah Prabawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i5.17442

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program E-Peken (Elektronik Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi) sebagai strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara volume transaksi digital dan tren kemiskinan wilayah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder periode 2022-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program E-Peken efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM, seperti yang ditunjukkan oleh akumulasi omzet yang mencapai Rp188 Miliar pada Agustus 2025. Peningkatan ini berkorelasi signifikan dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sawahan dari 13.321 orang pada tahun 2023 menjadi 5.098 orang pada tahun 2025, serta tercapainya angka 0% untuk kemiskinan ekstrem. Kebijakan intervensi pemerintah melalui kewajiban belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat berperan dalam keberhasilan program ini. Meskipun terdapat kendala teknis pada aplikasi, program ini terbukti mampu menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.
Analisis Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif SDGs Terhadap Kasus Kekerasan Perempuan Di Kabupaten Jombang Riska Ayu Lestari; Putri Ayu Widya Kusuma; Firre An Suprapto; Indah Prabawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i5.17456

Abstract

Kesetaraan gender masih menjadi tantangan mendasar di Indonesia, terutama dalam konteks penanganan kekerasan terhadap perempuan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kebijakan kesetaraan gender diimplementasikan di Kabupaten Jombang dalam upaya menanggulangi kekerasan berbasis gender, sekaligus menganalisis relevansinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 5. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur, mengandalkan sumber data berupa regulasi daerah, jurnal akademik, serta laporan Lembaga terkait. Analisis dilakukan melalui kerangka teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang mencakup dua dimensi utama: isi kebijakan (content of policy) konteks kebijakan (context of policy). Temuan menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang telah membangun landasan regulasi yang cukup memadai, ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta keberadaan lembaga pelaksana seperti DP3A dan UPTD PPA. Berbagai layanan telah disediakan, mulai dari pendampingan hukum, konseling psikologis, visum gratis, hingga Rumah Aman Sementara bagi korban. Namun demikian, implementasi di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan structural, diantaranya keterbatasan sumber daya kelembagaan, dominasi budaya patriarki yang menghambat pelaporan kasus, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta orientasi kebijakan yang masih cenderung kuratif dibandingkan preventif. Data Women’s Crisis Center (WCC) Jombang tahun 2024 mencatat 112 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mengindikasikan bahwa ruang aman bagi perempuan belum terwujud secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa capaian implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Jomabng masih bersifat parsial dan memerlukan pendekatan yang lebih integrative, berbasis bukti, serta berotientasi pada perubahan norma budaya secara berkelanjutan.
Co-Authors Aghnia Rohmatul Aulia Ahmad Fahronil Musthofa Anfara Aisyanda Dzikrina Annisa Rahma Ariyani Dicky Andhika Pradana Edlyn Salsabella Fida Aprillia Handoko Indah Prabawati Laviona Zaskya Meyca Meyca Levia Cindy Arianti Maherza Cahya Diastara Muhammad Kholaf Abiyyu Farros Nabila Luthfi Talitha Nabila Salsabil Nanik Dwi Setya Wati Nayif Achmad Fannur Olivia Putri Damayanti Putri Ayu Widya Kusuma Riska Ayu Lestari Suci Megawati Tri Dava Kurniawan Zahra Syety Yuda Aulia