<![CDATA[Kasus serangan air keras terhadap Andrie Yunus, penganiayaan terhadap pelajar berinisial MHS, dan korupsi di Basarnas menimbulkan persoalan hukum mengenai efektivitas mekanisme peradilan militer dalam menjamin akuntabilitas aparat negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme peradilan militer berpotensi mempertahankan impunitas aparat dalam serangan terhadap warga negara. Analisis terhadap ketiga kasus menunjukkan bahwa Indonessia masih menghadapi permasalahan struktural berupa penyatuan fungsi penyidikan, penuntutan, dan adjudikasi dalam satu lingkungan institusional, keterbatasan partisipasi korban, serta lemahnya pengungkapan rantai komando dan aktor intelektual. Kondisi tersebut menimbulkan risiko impunitas struktural karena proses hukum berpotensi hanya menjangkau pelaku lapangan tanpa mengungkap pertanggungjawaban secara menyeluruh. Selain berdampak terhadap korban individual, keadaan tersebut juga berpotensi menciptakan chilling effect terhadap kebebasan sipil dan ruang demokratis.]]>
Copyrights © 2026
