EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI HUKUM DALAM PENANGGULANGAN POLITIK UANG PADA PILKADA 2024 (Studi Perbandingan di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara)

Indri Wulandari Mayang (Universitas Negeri Gorontalo)
Erman I. Rahim (Universitas Negeri Gorontalo)
Julius T. Mandjo (Universitas Negeri Gorontalo)

Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)

Money politics remains a major challenge in the 2024 Regional Head Elections despite the existence of criminal and administrative sanctions. This study aims to analyze the effectiveness of legal sanctions in combating money politics in the 2024 Regional Head Elections in Bone Bolango Regency and North Gorontalo Regency and to identify the factors influencing their effectiveness. An empirical legal method with conceptual and sociological approaches was employed through interviews with the Election Supervisory Agency (Bawaslu) at the regency and provincial levels, supported by an analysis of Bawaslu Decision No. 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025. The findings reveal that the low effectiveness of legal sanctions results from the interaction of legal, law enforcement, facilities, community, and legal culture factors, particularly procedural limitations, weak inter-agency coordination, limited evidence and resources, and low public participation. The study concludes that the effectiveness of legal sanctions depends on the synergy of these five factors rather than solely on the severity of criminal penalties ABSTRAKPraktik politik uang pada Pilkada 2024 masih menjadi tantangan serius meskipun telah diatur melalui sanksi pidana dan administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan sanksi hukum dalam penanggulangan politik uang pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan sosiologis melalui wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Bawaslu Provinsi Gorontalo, serta analisis Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas penerapan sanksi hukum dipengaruhi oleh interaksi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum, dengan hambatan utama berupa keterbatasan prosedural, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan pembuktian dan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas sanksi hukum ditentukan oleh sinergi kelima faktor tersebut, bukan semata-mata oleh beratnya ancaman pidana.