cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elan Jaelani
Contact Email
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Phone
+628157000699
Journal Mail Official
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Editorial Address
Bandung Bandung kota
Location
Kab. bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Published by CV Widina Media Utama
ISSN : -     EISSN : 29645166     DOI : 10.59818/JPS
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences
Public Sphare: Jurnal Sosial, Politik dan Pemerintahan (Journal of Social Politics, Government & Law) is a peer-reviewed journal published by the Scientific Research and Publication Division of Widina Publishers since 2022. The Public Sphare Journal is an integrated media for continuous communication related to significant new research findings related to contemporary issues and developments. socio-political and governmental fields, both practical and theoretical. In general, the coverage of the Public Sphare Journal includes: Civil Society Movement, Community Welfare, Social Development, Society & Digital Disruption, Citizenship, Public Policy Innovation, National Security & Defense, Information & Literacy, Politics, and Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 62 Documents
 1   2   3   4   5 
DINAMIKA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DI PT TIMAH: PENGAWASAN DAN TANTANGAN wiraguna, sidi
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i1.711

Abstract

This research explores the dynamics of corruption and money laundering in PT Timah, Indonesia's leading tin mining company, with a focus on oversight and challenges faced in its prevention. The background of this research is based on a corruption and money laundering case involving PT Timah, which is estimated to have caused state losses of up to IDR 271 trillion. The purpose of this research is to understand how corruption and money laundering can occur in a large mining company and to identify gaps in supervision that allow these practices to take place. The normative juridical method was used in this research, with a case study approach to the incident at PT Timah, analyzing data from legal documents, government reports, and related news sources. The discussion in this study includes an analysis of the role of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and other supervisory institutions in detecting and preventing corruption and money laundering. The results show that there are significant weaknesses in the system of monitoring and reporting suspicious financial transactions, which facilitate corruption and money laundering. The conclusion of this study highlights the importance of strengthening the supervisory framework, enhancing inter-agency cooperation, and updating regulations to close loopholes that can be exploited for corruption and money laundering. ABSTRAK Penelitian ini mengeksplorasi dinamika korupsi dan pencucian uang di PT Timah, perusahaan pertambangan timah terkemuka di Indonesia, dengan fokus pada pengawasan dan tantangan yang dihadapi dalam pencegahannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan PT Timah, yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp 271 triliun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana korupsi dan pencucian uang dapat terjadi di sebuah perusahaan pertambangan besar dan untuk mengidentifikasi celah dalam pengawasan yang memungkinkan praktik ini berlangsung. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan studi kasus pada kejadian di PT Timah, menganalisis data dari dokumen hukum, laporan pemerintah, dan sumber berita yang terkait. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup analisis terhadap peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga pengawas lainnya dalam mendeteksi dan mencegah korupsi dan pencucian uang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat kelemahan signifikan dalam sistem pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, yang memudahkan terjadinya korupsi dan pencucian uang. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya memperkuat kerangka kerja pengawasan, meningkatkan kerja sama antar lembaga, dan memperbaharui regulasi untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk korupsi dan pencucian uang.
PEMENUHAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS KORUPSI DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A KEROBOKAN SESUAI DENGAN UU NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Dewi, Ni Putu Ayu Kusuma; Wiratny, Ni Ketut; Suandika, I Nyoman
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i2.580

Abstract

The purpose of this study is to determine how the Implementation and obstacles in the implementation of Remission Rights for Corruption Prisoners in Kerobokan Class II A Women's Prison. The type of research used in this writing is an empirical research method in the form of data collection by means of field research. The data used in this study are primary data obtained directly from informants to obtain data or information that has relevance to the author's problem, and secondary data sourced from library research. Based on the results of the research that has been carried out, it shows that the fulfillment of the right to remission for prisoners of Corruption cases in Class II A Kerobokan Women's Prison in accordance with the Correctional Law has been fulfilled and well implemented as evidenced by corruption prisoners who have received remission. Obstacles faced in the fulfillment of remission for Corruption convicts, consisting of Internal obstacles, namely delays in Receiving Verdicts and Minutes of the Implementation of Court Decisions (Execution), and External Obstacles, namely the existence of Register F for prisoners who violate the rules in prison. These obstacles can be overcome by coordinating with the Court, the Prosecutor's Office, as well as by providing knowledge to prisoners about the rules in the prison, and the community outside the prison is expected to help realize correctional goals by supporting the coaching program in the prison.ABSTRAKTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan Hak Remisi bagi Narapidana Korupsi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan metode penelitian empiris berupa pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer yang diperoleh secara langsung dari informan untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penulis, dan Data Sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa pemenuhan hak remisi bagi narapidana kasus Korupsi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik dibuktikan dengan narapidana korupsi yang sudah mendapatkan remisi. Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan remisi bagi narapidana Korupsi, terdiri atas hambatan Internal yakni keterlambatan Penerimaan Petikan Putusan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi), dan Hambatan Eksternal yaitu Adanya Register F bagi Narapidana yang melanggar aturan di dalam Lapas. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan berkoordinasi dengan pihak Pengadilan, Kejaksaan, maupun dengan memberikan pengetahuan kepada warga binaan tentang aturan yang ada di dalam Lapas, serta masyarakat yang berada di luar lapas diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan pemasyarakatan dengan mendukung program pembinaan dalam lapas.
Persiapan dan Pengelolaan BUMDes untuk Mendukung Desa Wisata Tingarbuntut Suprapto, Suprapto; Abdullah, Rizal; Salsabila, Maulidia; Kesi, Reval Bani; Firdaus, Muhammad Iqbal
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v1i1.216

Abstract

Village governments can create Village-Owned Enterprises (BUMDes), BUMDes are community-driven based on potential that can be developed using local resources and market demand. The establishment of BUMDes is not a training package that comes from the central, provincial, or district governments. The Indonesian government has ordered the establishment of BUMDes throughout Indonesia with the aim to manage businesses and utilize assets, develop investment and productivity, provide services and provide other types of businesses for the welfare of rural communities. The establishment of BUMDes for the benefit of community economic empowerment as a public commercial organization does not necessarily make BUMDes a viable commercial organization, in fact if not managed properly it can be detrimental or create new problems for the community. The initial capital of the BUMD actually comes from the village revenue and expenditure budget, so the assets of the BUMD are separate, not separated village assets. BUMD assets are not divided into shares, as the assets are 100% owned by the village. Thus, community participation in the development of Bumdes needs to be included as the program should include cooperation between the village government and the community to achieve common goals around Tinggarbunt village.ABSTRAKPemerintah desa dapat membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes digerakkan oleh masyarakat berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan permintaan pasar. Pembentukan BUMDes bukanlah paket pelatihan yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten. Pemerintah Indonesia telah memerintahkan pembentukan BUMDes di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk mengelola usaha dan memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, memberikan pelayanan dan menyediakan jenis usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pendirian BUMDes untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai organisasi komersial publik tidak serta merta menjadikan BUMDes sebagai organisasi komersial yang layak, bahkan jika tidak dikelola dengan baik dapat merugikan atau menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Modal awal BUMD sebenarnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga aset BUMD tersebut terpisah bukan aset desa yang dipisahkan. Kekayaan BUMD tidak dibagi menjadi saham, karena hartanya 100% milik desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan Bumdes perlu diikutsertakan karena program ini harus mencakup kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama di sekitar desa Tinggarbunt.
KONVENSI DEN HAAG 1993: PERBANDINGAN DAN DAMPAK RATIFIKASI TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA Roliana, Melinda; Jaelani, Elan
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i3.674

Abstract

This article aims to analyze the comparison of the regulation of intercountry child adoption between Indonesian national law and the 1993 Hague Convention, and analyze the impact that will be caused if the 1993 Hague Convention is ratified by Indonesia. The research method used is normative legal research. This research is included in comparative legal research. The formulation of the problems that will be analyzed in this article, namely first, what are the similarities and differences in the regulation of intercountry child adoption between Indonesian national law and the 1993 Hague Convention. The second issue is what if Indonesia ratifies the 1993 Hague Convention, and what impact the ratification will have. The analysis shows that the 1993 Hague Convention and Indonesian national law in regulating child adoption between countries have similarities in terms of principles and objectives. Meanwhile, the differences lie in the institutional arrangements, processes, and a number of requirements for intercountry child adoption in the 1993 Hague Convention which are more stringent and strict. The conclusion is that the regulation of intercountry child adoption regulated by Indonesian national law and the 1993 Hague Convention is the same in principle, but different in normative terms and practice. Indonesia, for now, is not qualified to ratify the convention, and if ratified, it will have an impact and consequences.ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan adopsi anak antar negara antara hukum nasional Indonesia dengan Konvensi Den Haag 1993, dan menganalisis terkait dampak yang akan ditimbulkan jika Konvensi Den Haag 1993 diratifikasi oleh Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian perbandingan hukum. Rumusan persoalan yang akan dianalisis dalam artikel ini, yaitu pertama bagaimana persamaan, dan perbedaan pengaturan adopsi anak antar negara antara hukum nasional Indonesia dengan Konvensi Den Haag 1993. Persoalan yang kedua adalah bagaimana jika Indonesia meratifikasi Konvensi Den Haag 1993, dan apa dampak yang akan ditimbulkan dari ratifikasi tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa Konvensi Den Haag 1993 dengan hukum nasional Indonesia dalam pengaturan adopsi anak antar negara memiliki persamaan dalam hal prinsip, dan tujuan. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada pengaturan kelembagaan, proses, dan sejumlah persyaratan terhadap adopsi anak antar negara pada Konvensi Den Haag 1993 yang lebih tegas dan ketat. Kesimpulannya ialah pengaturan adopsi anak antar negara yang diatur oleh hukum nasional Indonesia dengan Konvensi Den Haag 1993 secara prinsip sama, namun berbeda dalam hal normatif, dan praktik. Indonesia, untuk saat ini belum mumpuni dalam meratifikasi konvensi tersebut, dan apabila diratifikasi akan memberikan dampak, serta konsekuensi.
TINJAUAN YUDIRIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Pramana, Krisna Andyka; Dyanthi, Luh Merry
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i1.505

Abstract

Termination of Employment (PHK) is a very complex issue because it has links to unemployment, crime, and employment opportunities. The government in this case has issued regulations related to layoffs because the government has an obligation to maintain economic growth while guaranteeing its citizens to create a just, prosperous and prosperous society. This study uses normative legal research. The research approach used is the statute approach and the conceptual approach. While the sources      bof legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material collection technique used in this research is library research. The results of the discussion from this study can be concluded that the workers' rights that must be given as a result of layoffs are severance pay, gratuity pay, and compensation money that should be received. And related to legal protection for termination of employment relations for workers/laborers is carried out in 2 (two) ways, namely through preventive legal protection and repressive legal protection.ABSTRAKMasalah yang sangat kompleks terkait dengan pengangguran, kriminalitas dan kesempatan kerja adalah pemutusan hubungan kerja (HK). Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan peraturan tentang PHK karena merupakan tugas pemerintah untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin warganya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur melalui penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan hukum. Kaidah dasar (legal approach) dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang diimplikasikan dalam penelitian ini ialah dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder dan dokumen hukum tersier. Metode pengumpulan dokumen hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dari hasil yang dibahas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak-hak pekerja harus dihormati setelah pemecatan.  meliputi uang pesangon, bonus dan santunan yang harus diterima. Hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/karyawan dilangsungkan dengan dua cara, yaitu, perlindungan yudisial preventif dan pembelaan yudisial represif.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL (OVERSTAY) Pigayanti, Ni Putu; Saputra, Komang Edy Dharma; Suryana, Kadek Dedy
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i3.607

Abstract

The objectives of this study include the regulation of foreigners' residence permits in Indonesia based on the Law on Immigration and how sanctions for foreigners who violate residence permits in Indonesia or what is commonly called Overstay. This research uses descriptive normative method. The results of this study are “Immigration is a matter of traffic in people entering or leaving the territory of the Republic of Indonesia and Supervision of foreigners in Indonesia.” Referring to the Immigration Law, there are two important regulatory elements, namely 1) regulations regarding all matters relating to the traffic of people leaving and entering and staying in the territory of the Republic of Indonesia, 2) regulations relating to all matters concerning the supervision of foreigners in the territory of Indonesia. Sanctions that can be implemented for cases of foreign nationals (WNA) who violate the abuse of residence permits are in the form of administrative immigration sanctions (TAK) or criminal sanctions. Administrative sanctions are sanctions given by immigration officials to foreigners outside of the judicial mechanism. While criminal sanctions are a mechanism that runs on a network where there is involvement from law enforcement.ABSTRAKTujuan penelitian ini meliputi pengaturan izin tinggal WNA di Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Keimigrasian dan bagaimana sanksi bagi WNA yang melanggar izin tinggal di Indonesia atau yang biasa di sebut dengan Overstay. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normative. Hasil dari penelitian ini yaitu “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan Pengawasan orang asing di Indonesia.” Mengacu pada UU Keimgirasian ada dua unsur aturan penting yaitu 1) aturan mengenai semua hal yang bekaitan dengan lalu lintas dari orang yang pergi dan masuk serta tinggal di wilayah Republik Indonesia, 2) peraturan yang berkaitan dengan segala hal tentang pengawasan untuk orang asing di wilayah Indonesia. Sanksi yang bisa diimplementasikan untuk kasus Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar penyalahgunaan izin tinggal yaitu dalam bentuk sanksi administrative keimigrasian (TAK) atau sanksi pidana. Mengenai sanksi administrative yaitu sanksi yang diberikan Pejabat Imigrasi untuk WNA di luar dari mekanisme peradilan. Sedangkan sanksi pidana yaitu sebuah mekanisme yang berjalan pada sebuah jaringan dimana ada keterlibatan dari penegak hukum.
HADITS KHITAN DAN POLIGAMI TINJAUAN MEDIS, PSIKOLOGI, HISTORIS DAN FENOMENOLOGI Sunandar, Dadan
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v1i1.245

Abstract

This research aims to review and describe circumcision and polygamy in terms of medical, psychological, historical and phenomenological aspects. In order to be able to make a mapping of the parties involved in the pros and cons of circumcision and polygamy. This research uses a descriptive qualitative method. With library research research methods (library research). Among them are books related to circumcision and polygamy, journals, articles, and other references. The results of the research are that female circumcision is not a religious order, both from the Qur'an and authentic hadith. So it is not obligatory to do it in Islam. Female circumcision is only a tradition, although from a medical point of view it is said to be good, but from a psychological point of view, it is traumatizing for women when viewed from the phenomenological perspective, which is practiced excessively. While polygamy only men are allowed to do it. However, you must carry out the Shari'a that must be fulfilled, such as being able to be firm, having the intention of worship, maintaining the honor of your wife, and not for the lust of having many wives. The cause and effect of polygamy itself contains many benefits for the family, wife, and children, which are examined from the historical, psychological, medical and phenomenological aspects.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengulas dan mendeskripsikan sunat dan poligami dari aspek medis, psikologis, historis, dan fenomenologis. Agar dapat membuat pemetaan pihak-pihak yang terlibat dalam pro dan kontra sunat dan poligami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan metode penelitian library research (penelitian kepustakaan). Diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan khitan dan poligami, jurnal, artikel, dan referensi lainnya. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa khitan perempuan bukanlah perintah agama, baik dari Al-Qur'an maupun hadits shahih. Sehingga tidak wajib hukumnya untuk dilakukan dalam Islam. Khitan perempuan hanya sebuah tradisi, meskipun dari segi medis dikatakan baik, namun dari segi psikologis menimbulkan trauma bagi perempuan jika dilihat dari perspektif fenomenologi yang dipraktekkan secara berlebihan. Sedangkan poligami hanya pria yang diperbolehkan melakukannya. Namun, harus menjalankan syariat yang harus dipenuhi, seperti harus bisa bersikap tegas, memiliki niat ibadah, menjaga kehormatan istri, dan bukan karena nafsu memiliki banyak istri. Sebab dan akibat dari poligami itu sendiri mengandung banyak manfaat bagi keluarga, istri, dan anak-anak, yang ditinjau dari aspek historis, psikologis, medis, dan fenomenologis.
ANALISIS HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION 1980: TINJAUAN TERHADAP PENANGANAN KASUS DI INDONESIA Pandia, Elsa; Jaelani, Elan
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i3.681

Abstract

The numerous instances when one of the kid's parents has taken the youngster overseas after divorcing and taken him against his will are what spurred this investigation. The goal of this study is to learn more about how Indonesia addresses the issue of international child abduction and how the 1980 Hague Convention governs it. Because this kind of research entails reading up on relevant literature, legislation, and regulations, it employs the normative juridical research approach. The study's findings demonstrate that Hague Convention 1980, governs the legal ramifications of a kid being abducted or held outside of their nation of residence by designating a Central Authority to oversee the Convention's mandated tasks. This research can provide a basis for policymakers to consider Indonesia's participation in the 1980 Hague Convention and to implement measures to strengthen the protection of children in cases of international child abduction, as there are still legal vacuums regarding this matter. Article 330 of the KUHP and Article 76 F of the Child Protection Law are regulated by legal instruments; however, since they are viewed as criminal matters and have not given priority to the best interests of children in handling cases of international child abduction, these legal instruments are deemed unsuitable for use in handling such cases.ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus salah satu orang tua yang secara paksa mengambil anak dari tempat tinggal mereka (habitual residence) dan membawanya ke luar negeri akibat dari perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Konvensi Den Haag 1980 mengatur international child abduction dan bagaimana masalah international child abduction ditangani di Indonesia. Karena penelitian ini memerlukan studi literatur, Undang-Undang, dan peraturan yang relevan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. memperlihatkan bahwa Hague Convention 1980, sebuah perjanjian yang mengatur implikasi hukum terkait pemindahan atau penahanan seorang anak di luar yurisdiksi tempat tinggalnya, menetapkan sebuah Central Authority yang bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Konvensi tersebut. Penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan partisipasi Indonesia dalam Konvensi Den Haag 1980 dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan anak dalam kasus-kasus international child abduction karena masih terdapat kekosongan hukum mengenai hal ini. Meskipun sudah terdapat instrumen hukum yang mengatur yaitu Pasal 76 F Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 330 KUHP, tetapi kedua instrumen tersebut dinilai belum tepat untuk digunakan dalam menangani kasus-kasus penculikan anak internasional karena lebih dipandang sebagai persoalan dalam ranah pidana dan belum memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam penanganan kasus-kasus international child abduction.
IMPLEMENTASI MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA KEROBOKAN Putri, Ni Putu Krismonika Septianjani; Wiratny, Ni Ketut; Saputra, Komang Edy Dharma
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i2.582

Abstract

This research aims to investigate the extent of the duties and functions of correctional officers and what strategies are carried out by correctional institutions in natural disaster mitigation efforts. Mitigation of natural disasters, namely earthquakes, is one of the security and order disturbances in certain circumstances mentioned in Article 24 of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 33 of 2015. This research must continue to be carried out because as an evaluation material for natural disaster mitigation, namely earthquakes by officers in correctional institutions and as a preventive measure as well. This research uses empirical research methods. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, and document studies. The results showed that the duties and functions of Correctional Officers have been divided into pre-disaster, disaster and post-disaster stages to minimize victims and potential security disturbances. Earthquake disaster mitigation strategies by this penitentiary as a vulnerable group, most have implemented disaster risk management based on the policies of the Directorate General of Corrections.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan beserta strategi apa saja yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam upaya mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam yakni gempa bumi merupakan salah satu gangguan keamanan dan ketertiban dalam keadaan tertentu yang disebutkan pada Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015. Penelitian ini harus terus dilakukan karena sebagai bahan evaluasi terhadap mitigasi bencana alam yaitu gempa bumi oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan dan sebagai langkah preventif pula. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Petugas Pemasyarakatan telah terbagi dalam tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana untuk meminimalisir korban dan potensi gangguan keamanan. Strategi mitigasi bencana gempa bumi oleh Lembaga Pemasyarakatan ini sebagai kelompok rentan, sebagian besar telah mengimplementasikan manajemen risiko bencana berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Ijma’ Sukuti Dalam Perspektif Imam An-Nawawi Al-Dimasqy dan Taqiyudin An-Nabhani (Analysis Argumentatif Dan Aplikatif) Makfiyati, Nida; Sarjaya, Syibli; Sayehu, Sayehu; Hidayat, Ahmad
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v1i1.244

Abstract

The purpose of this research is to analyze in depth about the position of Ijma' Sukuti as the basis of something based on the views of Imam an-Nawawi al-Dimasqy and Imam an-Nabhani. This research is a qualitative research with a normative approach with the type of library study (Library Research), which is included in normative research. The sources of this research are various books, journal articles and other literature on Ijma' Sukuti. The method used in this research is descriptive qualitative with a juridical normative approach. To obtain the validity of the data in this study, the author uses the triangulation technique. The results of the study state that Imam An-Nawawi al-Dimasqy rejected Ijma' Sukuti this is because at one time some of the mujtahids expressed their opinions clearly regarding a case, either through a fatwa or a legal decision, and the rest of them did not respond to it, either an approval of the opinion that had been expressed or opposing the opinion to be a legal proposition.ABSTRAKTujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam tentang kedudukan Ijma’ Sukuti sebagai dasar hukum sesuatu berdasarkan pandangan Imam an-Nawawi al-Dimasqy dan Imam an-Nabhani. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative dengan jenis studi pustaka (Library Research), yang termasuk ke dalam penelitian normatif. Adapun sumber penelitian ini adalah berbagai buku, artikel jurnal dan literatur lain tentang Ijma’ Sukuti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normative yuridis. Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi Hasil Penelitian menyatakan bahwa Imam An- Nawawi al-Dimasqy menolak Ijma’ sukuti hal ini karena suatu masa  sebagian dari mujtahid mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus, baik melalui fatwa atau suatu putusan hukum, dan sisa dari mereka tidak memberikan tanggapan terhadap hal tersebut, baik merupakan persetujuan terhadap pendapat yang telah dikemukakan atau menentang pendapat itu menjadi dalil hukum.

Page 1 of 7 | Total Record : 62

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)