Dilematik Paradigma Hukum Perceraian di Indonesia: Suatu Perspektif Rekonseptualisasi dalam Kerangka Hukum Perdata Internasional

Cyndiarnis Cahyaning Putri (Universitas Brawijaya)

Notary Journal
Vol. 6 No. 1 (2026): April

Divorce within the framework of Indonesian law can occur as a result of a lawsuit or called divorce lawsuit and talak divorce. The regulation related to talak divorce, in Article 65 of the Religious Courts Law, stated that divorce can only be imposed in front of a Religious Court trial. This problem arises when how for Indonesian citizen couples domiciled abroad or outside Indonesia who want to file a divorce because of the phrase “in front of a Religious Court trial”. This research is a normative research with statute and conceptual approaches. The research findings show that in talak divorce involving Indonesian citizens domiciled abroad is categorized as personal status within the framework of International Civil Law, thus, the divorce thereby invoking the principle of nationality. This means that Indonesian law is used for the divorce case.  The novelty of this paper lies in the proposition which should be reconceptualized as a lex specialis applicable specifically to talak divorce cases involving parties domiciled outside Indonesia. Alternatively, legal certainty may also be achieved through the enactment of the Draft Bill on Private International Law concerning the recognition of constitutive foreign judgments, particularly foreign divorce decrees rendered by foreign courts. Bahasa Indonesia Abstract: Perceraian dalam kerangka hukum positif Indonesia dapat terjadi karena gugatan atau disebut cerai gugat dan cerai talak. Pengaturan terkait dengan cerai talak, pada Pasal 65 UU Peradilan Agama disebutkan bahwa talak hanya dapat dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama. Problematika ini muncul ketika bagaimana untuk pasangan WNI yang berdomisili di luar negeri yang ingin melakukan cerai talak karena adanya frasa di depan sidang Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam perceraian talak oleh WNI yang berdomisili di luar negeri termasuk status personal dalam kerangka Hukum Perdata Internasional, sehingga menggunakan prinsip nasionalitas. Artinya hukum Indonesia yang digunakan untuk perkara perceraian talak tersebut. Novelty dalam tulisan ini adalah perlu dilakukan rekonseptualisasi pada frasa di depan sidang Pengadilan Agama yang berlaku sebagai lex specialis terhadap cerai talak yang diperuntukan khusus pada kondisi di mana para pihak berdomisili di luar Indonesia atau dapat pula dengan mengesahkan RUU Hukum Perdata Internasional terkait dengan pengakuan terhadap putusan yang bersifat konstitutif, dalam hal ini putusan cerai, yang dibuat oleh Pengadilan Asing.