Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Widya Yuridika Jurnal Dedikasi Hukum
Putri, Cyndiarnis Cahyaning
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA Cyndiarnis Cahyaning Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada penelitian ini membahas tentang salah satu media komunikasi di internet yang banyak digunakan masyarakat yakni melalui surat elektronik (e-mail). Keberadaan e-mail memiliki implikasi dari sisi hukum, salah satunya adalah mengenai bagaimana kekuatan pembuktian e-mail. Permasalahannya, alat-alat bukti dalam hukum acara perdata disebutkan dalam KUHPerdata secara limitatif, antara lain surat, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tersebut tersusun secara enumeratif berdasarkan kekuatan pembuktiannya. Maka disini terlihat adanya kekaburan norma mengenai bagaimana kekuatan pembuktian e-mail­­ dalam hukum acara perdata. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mengidentifikasi klasifikasi e-mail sebagai alat bukti dalam persidangan dalam Hukum Acara Perdata dan bagaimana kekuatan pembuktian e-mail berdasarkan alat bukti yang dalam Hukum Acara Perdata. Pada hasil penelitian, penulis menemukan jawaban bahwa kualifikasi surat elektronik sebagai alat bukti dapat termasuk sebagai alat bukti surat, baik sebagai akta autentik (salinan), akta bawah tangan, dan sebagai persangkaan. Sedangkan kekuatan pembuktian dari surat elektronik, apabila ia termasuk sebagai salinan akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya mengikuti akta aslinya, apabila ia termasuk sebagai akta bawah tangan maka kekuatan pembuktiannya sempurna dan terbatas hanya kepada kedua belah pihak, sedangkan apabila ia termasuk sebagai persangkaan, maka kekuatan pembuktiannya bebas diserahkan kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Kata Kunci: Surat elektronik, Kekuatan pembuktian, Hukum acara perdata.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi Hukum tentang Akta Otentik Cyndiarnis Cahyaning Putri
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.804 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i2.17357

Abstract

Akta merupakan suatu hal yang lazim dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun sayangnya, masyarakat masih belum banyak mengetahui mengenai akta, terutama terhadap akta otentik. Sementara terdapat beberapa perbuatan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Berdasarkan kepada latar belakang tersebut, Pengusul dalam pengabdian kepada masyarakat ini berfokus kepada peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi hukum mengenai akta otentik yang dilakukan pada Dialog Hukum Radio Republik Indonesia Malang. Namun dikarenakan situasi pandemi Covid-19, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode teleconference. Dari kegiatan sosialisasi hukum ini diharapkan masyarakat akan memperoleh pemahaman mengenai akta otentik, serta mampu mengetahui perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan beserta dengan akibat hukumnya masing-masing.   Increasing Public Understanding Through Legal Socialization on Authentic Deeds. The deed is something that often being used in daily life. Unfortunately, people still do not aware about the deed, especially about the Authentic Deed. Some legal acts by the law are required to be written through Notarial Deed. Based on the background above, it is needed to establish a community service which focus on improving knowledge of the community through legal socialization of authentic deed and is done through Dialog Hukum Radio Republik Indonesia Malang. Due to the Covid-19 pandemic, this community service is done by using the teleconference method. It is hoped that the community will gain useful knowledge about authentic deed, and able to differentiate between authentic deed and private deed along with the legal consequences it brings.  
Pengembangan Potensi Produk Pondok Pesantren Melalui Pendampingan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Reka Dewantara; Sihabuddin; Ranitya Ganindha; Cyndiarnis Cahyaning Putri; Zora Febriena Dwithia Hidayat Putri; Fines Fatimah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.23228

Abstract

Pondok pesantren sebagai pelaku usaha memiliki potensi yang sangat besar untuk memasuki pasar dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Pondok pesantren Tahfidz Al-Quran (PPTQ) Oemah Al-Quran merupakan salah satu pondok pesantren yang memiliki fokus kegiatan Tahfidz Al-Quran yang berlokasi di Kota Malang yang perkembangannya signifikan. Selain kegiatan keagamaan, salah satu kegiatan tambahan yang sedang digagas oleh PPTQ Oemah Al-Quran adalah kegiatan kewirausahaan. Sejak tahun 2020 lalu, pondok pesantren memiliki unit usaha yang menjual olahan makanan berupa ayam goreng. Namun demikian, kegiatan usaha tersebut masih dijalankan secara tradisional dan seluruh pengurus serta pengelola tidak memiliki pemahaman akan pentingnya hukum dalam kegiatan bisnis. Lebih lanjut, dalam perspektif hukum pun produk ayam goreng PPTQ Oemah Al-Quran tersebut belum memperoleh perlindungan dalam segi hak kekayaan intelektual, khususnya merek. Melalui pendampingan hukum ini, diharapkan PPTQ Oemah Al-Quran dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya merek bagi usaha yang dijalankan khususnya dalam upaya untuk meningkatkan potensi produk dalam kegiatan usaha yang dilakukan.   Improving Potential Products of Islamic Boarding School Through Legal Assistance of Intellectual Property Rights Islamic boarding schools as business actors have huge potential to enter the market and compete with other business actors. Tahfidz Al-Quran Islamic Boarding School (PPTQ) Oemah Al-Quran is one of the Islamic Boarding School located in Malang which has significant development. Beside the religious activites, one of the supplementary activities initiated by PPTQ Oemah Al-Quran is entrepreneurship activities. Since 2020, PPTQ Oemah Al-Quran has a business unit which sells food products specializes in fried chicken. However, these business activities are still carried out traditionally and all administrators and managers do not have an understanding of the importance of law in business activities. Moreover, from the legal perspective, PPTQ Oemah Al-Quran fried chicken product also does not have legal protection in terms of intellectual property rights,or trademarks in particular. Through this legal assistance, it is hoped that PPTQ Oemah Al-Quran will gain useful knowledge and understanding regarding the trademarks and its importance for business actors especially to increase the potential of the products in its business activities.  
Non-Fungible Token: Suatu Urgensi Serta Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Cyndiarnis Cahyaning Putri
Widya Yuridika Vol 6, No 2 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i2.4120

Abstract

The development of investment law in Indonesia, especially in digital assets, has experienced significant developments. Non-Fungible Token (NFT) is a form of digital asset that is currently widely found in the community. However, from a legal perspective, there is no regulation on NFT and how the legality of NFT transactions is related to the use of cryptocurrencies in it. Having established from the background above, this research aims to analyze the urgency of regulating NFT and how basically the legal construction of the NFT in the contract law perspective. This research is normative research using statute and conceptual approaches. The results of the study finds that the urgency of regulating the legal construction of NFT transactions in Indonesia is to provide legal certainty to investors and is related to the legality of NFT transactions in Indonesia if it is associated with the validity of cryptocurrencies. The legal construction of NFT transactions in Indonesia is that the construction is not a sale and purchase agreement, but instead the legal construction refers to exchange agreement as stated in Article 1541 BW whereas cryptocurrency and NFT here will be given extensive meaning as goods in order to comply with the provisions of Article 1320 of BW to fulfill the objective requirements, in particular, the halal cause.
Co-Authors Fines Fatimah Ranitya Ganindha Reka Dewantara Sihabuddin Zora Febriena Dwithia Hidayat Putri