Tinjauan Sistem Tanggap Darurat Bencana Di Wilayah Pesisir Yang Dipengaruhi Aktivitas Pertambangan

Noviati (Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Mandala Waluya)
Titi Saparina L (Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Mandala Waluya)
Abdul Rahim Sya`ban (Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Mandala Waluya)
Julya Darma Putri (Prodi D-IV Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya)
Sahlianti Ramadani (Prodi D-IV Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya)
Hilda (Prodi D-IV Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya)
Rispan (Prodi D-IV Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya)
Yaya Oda Apriani (Prodi D-IV Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya)
Waode Nurlaila (Prodi D-IV Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya)
Waode Ferawati (Prodi D-IV Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya)

Jurnal Ilmiah Kesehatan Mandala Waluya
Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Kesehatan Mandala Waluya

Wilayah pesisir merupakan kawasan yang rentan terhadap bencana alam, terutama ketika dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan yang meningkatkan kerentanan lingkungan dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mensintesis temuan ilmiah mengenai tanggap darurat bencana pesisir dan peran pertambangan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Penelusuran literatur dilakukan pada berbagai basis data ilmiah berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan sehingga diperoleh 10 artikel yang dianalisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas tanggap darurat dipengaruhi oleh penerapan sistem peringatan dini (early warning system), kesiapsiagaan masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta rehabilitasi ekosistem pesisir. Namun, lemahnya implementasi regulasi pertambangan dan rendahnya kapasitas kelembagaan masih menjadi kendala utama dalam pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, penguatan sistem tanggap darurat yang terintegrasi, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap bencana.