<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Paylater dalam perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap konsumen Muslim. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis literatur dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Paylater konvensional mengandung unsur riba, gharar, dan potensi ketidakadilan dalam akad, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penggunaan Paylater cenderung meningkatkan perilaku konsumtif dan risiko utang pada konsumen Muslim. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum optimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model Paylater berbasis syariah yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan kemaslahatan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah, lembaga keuangan, dan otoritas pengawas dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan layanan Paylater serta pemahaman terhadap akad dalam Islam menjadi langkah strategis untuk mencegah praktik yang merugikan. Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem keuangan digital yang inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.]]>
Copyrights © 2026
